MANGUPURA- Ranperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG) kembali dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Badung.
Pansus melaksanakan rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Selasa (3/10/2023) dipimpin Wakil Ketua, I Nyoman Gede Wiradana. Hadir pula anggota pansus seperti I Nyoman Karyana, IB Alit Arga Patra, dan Ni Kadek Suastiari.
Wakil Ketua Pansus, Nyoman Gede Wiradana mengatakan, rapat kali ini merupakan rapat dengar masukan dari masing-masing OPD dan tenaga ahli. Kemudian, masukan-masukan tersebut akan dibahas pada rapat berikutnya yakni, Rabu (4/10/2023) hari ini.
“Setelah rapat-rapat baru akan kita lanjutkan studi komparasi ke Ditjen Jakarta,” ujarnya usai rapat.
Wiradana menyebut, hal yang paling menonjol dalam Ranperda PBG ini adalah aturan pembangunan di Bali yang diharuskan yang sesuai dengan peraturan yang dirancang. Misalnya seperti, ornamen bangunan yang dirancang harus bernuansa Bali tradisional modern.
“Contoh ketika sampai di Bandara Gusti Ngurah Rai. Apa yang mereka lihat? Bukan membaca nama bandaranya tetapi ornamen Balinya yang dilihat. Oh saya sudah sampai di Bali,” terangnya.
Pihaknya berharap, Ranperda ini nantinya bisa benar-benar berjalan setelah ditetapkan menjadi Perda. Jika ada masyarakat yang akan melakukan pembangunan, mereka harus sudah tahu aturan-aturan yang sesuai dengan payung hukumnya.
“Tidak boleh setengah-setengah. Kami membuat aturan ini sedikit memaksa untuk kebaikan, jika kami hanya membuat aturan tetapi tidak dipakai apa yang terjadi. Kita punya Perda saja masih carut-marut apalagi tidak punya. Sosialisasinya nanti harus tajam dan pengawasannya juga penting,” katanya. (litt)
