GIANYAR – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data kemiskinan ekstrem di Bali. Kabupaten Gianyar menempati urutan kedua setelah Karangasem, yaitu sekitar 1,65% atau 3300-an KK.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Gianyar I Ketut Sudarsana meragukan validasi data yang dikeluarkan BPS.
“Kami tidak menampik bahwa di Gianyar masih memiliki KK miskin ekstrem. Namun, setelah diverifikasi oleh tim OPD dan kades hasil musdes terkini ditemukan hanya 48 KK,” ujar I Ketut Sudarsana, Kamis (28/9/2023).
Sudarsana mengaku sudah mengejar BPS untuk mengeluarkan data mentah, by name by address agar Pemkab Gianyar bisa memverifikasi untuk ditindaklanjuti.
“BPS belum mengeluarkan data mentahnya, saya masih mengejar. Takutnya ini masih berdasarkan sampling. Validitasnya kita ragukan,” ungkap politisi asal Singapadu, Gianyar ini.
Ia pun mengaku hal Ini cukup menganggu.
“Bukan apriori. Kami meragukan validasinya mengingat indeks pembangunan manusia Gianyar nomer 3 di Bali,” tegasnya.
Sudarsana juga meragukan pengamat ekonomi yang mengatakan kemiskinan ekstrem di Gianyar diakibatkan oleh penduduk pedatang.
“Kalau kita amati mana ada penduduk pedatang tidak menghasilkan di Gianyar. Minimal jika ia sebagai buruh kasar pengahasilannya Rp 70-100 ribu per hari. Bahkan ada yang bisa sampai beli tanah, artinya kan tidak miskin ekstrem,” ungkapnya.
“Belum dapat by name by address karena aturan BPS. Kita cukup kaget saja seperti itu, siapa saja itu. Sulit mengambil kebijakan karena data BPS dan pemkab beda,” tegasnya.
“Kalau kita hanya diberikan persentase tanpa by name by address, kita seperti membedah ruang hantu. Antara ada dan tiada, Kalau by name by address sangat enak sekali, kita bisa langsung mengambil kebijakan tepat kesasaran,” imbuhnya.
Terkait hasil musyawarah desa (musdes) terkini, ditemukan hanya 48 KK yang masuk katagori kemiskinan ekstrim. Data ini sudah by name by addres diverifikasi langsung turun ke lapangan dan itu sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sementara kemiskinan biasa jumlahnya sekitar 7000 KK.
“Sukawati 1 KK, Blahbatuh 2 KK, Gianyar 9 KK, Tegalalang 4KK, Ubud 2KK, Tampaksiring 16KK, Payangan 14KK. Kemiskinan ekstrem yang dimaksud betul-betul miskin atau krak kemiskinan, sulit mengeluarkan kemiskinan ekstrem, karena disabilitas, kelainan jiwa, sebatangkara, Keluarga menjadi tidak berdaya. Ini bukan data asal bapak senang, kades tidak berani kalau punya masyarakat miskin,” sebutnya.
“Kita apresiasi presiden Jokowi dalam program mengenolkan kemiskinan ekstrem. Namun berharap BPS yang berwenang mengeluarkan data, kalau bisa keluar by name by addres agar kebijakan kami tidak salah sasaran,” tandasnya. (jay)
