DENPASAR – Fraksi Partai Nasdem, Hanura dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti maraknya pembangunan sekolah baru baik SMA maupun SMK yang dibangun pemerintah Provinsi Bali selama ini.
Fraksi gabungan di DPRD Bali ini melihat ada pos anggaran Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang terealisasi sebesar Rp 31 miliar lebih. Kehadiran sekolah negeri baru memang sangat diharapkan, namun untuk ke depannya kajian pendirian sekolah baru juga hendaknya tidak menimbulkan masalah, yakni mematikan sekolah swasta.
Penegasan itu disampaikan juru bicara Fraksi Partai Nasdem, Hanura dan PSI DPRD Bali, Grace Anastasia Surya Widjaja pada rapat paripurna DPRD Bali, Senin (12/6/2023).
Grace Anastasia Surya Widjaja mengatakan, data dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali, pada 2022 lalu terdata 27 Sekolah Menengah Atas (SMA) swasta yang terpaksa gulung tikar karena tidak ada siswa.
“Kami mendorong agar ada semacam kerja sama dengan pihak sekolah swasta. Bisa pemanfaatan lahan ataupun ruang kelas yang ada, ataupun bentuk-bentuk kerja sama lainnya yang pada akhirnya turut memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan di Bali,”pintanya.
Fraksi Gabungan ini mengingatkan agar pada penganggaran berikutnya, alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sudah bisa diberikan kepada sekolah-sekolah swasta. Hal ini penting juga bagi siswa untuk mendapatkan kualitas pendidikan dan biaya yang lebih terjangkau.
Dihadapan rapat paripurna, juga menyoroti kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (LPG), gas LPG 3 kg belakangan ini. Grace menyampaikan keluh-kesah dari masyarakat, khususnya di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, khususnya di Badung Selatan, yang kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg sejak akhir bulan Mei 2023.
Operasi pasar memang sudah dilakukan, tapi ketersediaan LPG 3 kg di warung-warung, kios, ataupun agen masih sulit didapatkan.
“Mohon kesulitan masyarakat ini mendapat atensi dari Saudara Gubernur,”pintanya.
Sementara Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya Komang Nova Sewi Putra menyoroti keberadaan ASN yang ada di lingkungan Pemprov Bali.
Menurutnya jumlah ASN dan Non ASN sesuai data tahun 2022 sebanyak 19.808 orang, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 9.624 orang, Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 165 Orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 921 Orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 9.098 Orang.
Komang Sewi Putra mengatakan, formasi tersebut tergambar bahwa posisi ASN dan Non ASN sangat berimbang, dimana secara formal Non ASN tidak bisa diberi tanggungjawab kecuali sebagai pelaksana.
Akibatnya, tidak ada perbedaan gaji atau honor diantara Tenaga Kontrak yang baru diangkat dengan Tenaga Kontrak yang mungkin sudah mengabdi lebih dari 10 tahun, karena kontrak diperbaharui setiap awal tahun.
Menurut Fraksi Demokrat, akan terjadi disharmonis antara ASN dengan Non ASN bila tidak di manage dengan baik, mengingat ketimpangan penghasilan dan ketimpangan sosial di tempat kerja.
Fraksi Partai Demokrat berharap, dalam rangka mendukung pelaksanaan dan kelancaran tugas dan fungsi masing-masing OPD, agar Tenaga Kontrak dipertahankan dengan honor minimal sama dengan Upah Minimum Regional (UMR).
“Bila memungkinkan agar tenaga kontrak diangkat sebagai PNS secara bertahap sesuai dengan masa kontrak dan formasi yang ada, serta kalau tidak memungkinkan setidaknya diangkat sebagai PPPK,”pungkasnya. (arn/jon)
