BULELENG – Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana pimpin rapat koordinasi pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Buleleng.
Selain tugas pokok serta fungsi aparatur sipil negara (ASN), pimpinan OPD beserta jajarannya juga diharapkan memiliki kemampuan adaptif, semangat dan mampu berinovasi, kreatif dan proaktif menghadapi perubahan.
“Mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ini diperlukan untuk bisa bergerak menuju Buleleng yang kuat,” tandas Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat memimpin rakor di Lobby Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Buleleng, Kamis (2/3/2023).
Pada rakor yang digelar secara daring dan luring, Kepala BKPSDM Provinsi Bali ini menegaskan, selain bekerja keras, untuk bisa bergerak menuju Buleleng yang kuat juga dibutuhkan kreatifitas dan inovasi sehingga memberi dampak positif bagi masyarakat.
“Pemikiran adaptif terhadap perubahan lingkungan harus dimiliki, dan dengan strategi baru kita bisa kuat dan unggul. Dalam situasi apapun, Buleleng bisa menjadi tangguh, ada bencana ini, bencana itu, atau pandemi, Buleleng akan tetap menjadi tangguh apabila kita bisa melakukan ini. Dan inilah yang kita tuju bapak ibu sekalian,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan saat menduduki sebuah jabatan, tugas pokok fungsinya harus dipahami, termasuk indikator dan target kinerjanya.
“Untuk bisa bergerak lebih maju dan kuat, kerja keras sangat diperlukan. Seluruh jenjang jabatan harus menghindari kegiatan rutinitas dan dalam bekerja harus berani berkreasi diluar kebiasaan,” ujarnya. Sehingga, bisa menghasilkan dampak yang baik khususnya bagi masyarakat.
“Tidak terjebak rutinitas, tidak terjebak pada persoalan administratif. Fokus pada target kinerja, karena pada hakikatnya reformasi birokrasi adalah mewujudkan kinerja produktif bagi organisasi perangkat daerah,” terangnya.
Dalam mewujudkan Buleleng yang kuat, kata Lihadnyana, juga diperlukan kolaborasi, seperti dalam penanganan kemiskinan ekstrem.
“Ini sebenarnya adalah tugas dari Bappeda, karena disana sumber perencanaan. Akan tetapi Bappeda tidak bisa bekerja sendiri,” tukasnya.
Perlu sinergi dengan OPD lain untuk bisa membantu seperti Dinas Sosial mengenai pendataan, Dinas Perkimta untuk rehab rumah, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan dinas lainnya.
“Semua bisa bergerak bersama, termasuk kekuatan sosial lainya seperti pemanfaatan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan, TJSL dari perusahaan, untuk pengentasan kemiskinan ekstrem,” pungkasnya. (kar,dha)
