KLUNGKUNG- Pemkab Klungkung perlu terus mencari terobosan guna mengoptimalkan pendapatan daerah terutama sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klungkung yang berlangsung Senin (14/11) dengan agenda penyampaian pandangan fraksi, semua fraksi kompak mendorong bupati dan jajarannya melakukan upaya-upaya efektif untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah.
Fraksi PDIP melalui juru bicaranya, Nengah Ariyanta menyarankan Bupati I Nyoman Suwirta memberlakukan sistem terbarukan yakni pemanfaatan elektronik retribusi (E-retribusi) menjadi salah satu pilihan dengan menyediakan mesin Mobile Point Of Host yang merupakan alat bantu pembayaran retribusi secara elektronik.
“menghindari terjadinya keterlambatan dan kebocoran dalam pemungutan retribusi baik retribusi jasa umum,retribusi jasa usaha dan retribusi pelayanan perizinan tertentu, maka sistem E-retribusi menjadi salah satu pilihan,” kata Ariyanta.
Fraksi Hanura memandang perlu diuraikan faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pendapatan daerah hingga permasalahan menjadi kongkrit.
“Dengan kongkritnya permasalahan pendapatan daerah, pilihannya adalah jika masalahnya bisa diselesaikan saat perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2023, PAD akan kita tingkatkan,” kata anggota Fraksi Hanura Luh Andriani saat membacakan pandangan fraksi.
Sedangkan Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Anak Agung Sayang Suparta menanyakan langkah riil Bupati dan jajarannya untuk mencapai optimalisasi mengenai validasi subjek dan objek PBB, pengelolaan aset sebagai sumber PAD.
“Mengingat saudara Bupati telah 9 tahun memimpin Klungkung.Apa langkah riil mohon penjelasannya,” ungkap Sayang Suparta.
Fraksi Nasdem juga menanyakan hal serupa. Melalui juru bicaranya Wayan Mudayana mempertanyakan,
“Pungutan pajak dan retribusi daerah diakui masih belum optimal sebagai dampak atas pandemi Covid 19; termasuk piutang pajak yang penagihannya yang belum optimal. Kegiatan validasi data subjek dan objek PBB, pengelolaan perusda sebagai salah satu penghasil PAD juga diungkap belum optimal. Pengelolaan Aset Daerah sebagai sumber PAD juga disampaikan belum optimal. Untuk itu kami mempertanyakan langkah riil apa yang sudah diambil dalam mengatasi permasalahan tersebut,”lontar Mudayana.
Setali tiga uang, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya juga menyampaikan hal sama.
“Mengenai hal ini langkah apa yang sudah Saudara Bupati lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, serta bagaimana dengan kinerja perangkat daerah yang secara struktur ada dibawah Saudara Bupati, mohon dijelaskan,” ujar Kadek Widya Sumartika.
Fraksi Persatuan Demokrat mempertanyakan, terhadap Rancangan pada sektor pariwisata yang mengalami keterpurukan pada tahun sebelumnya sebagai akibat pandemi Covid-19, dimana pada tahun 2023 pemerintah merancang anggaran pendapatan merasa jauh lebih optimis terutama pada pajak hotel, pajak restoran dan retribusi pariwisata.
“Rasa optimistis ini jangan sekedar retorika semata akan tetapi hendaknya melalui kajian-kajian ilmiah untuk memberikan keyakinan bahwa optimisme peningkatan pendapatan asli daerah melalui sektor ini pasti akan terwujud,” ungkap Nyoman Mujana. (yann)
