DENPASAR – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Provinsi Bali I Kadek ‘Lolak’ Arimbawa menyampaikan kesiapan menghadapi verifikasi faktual sebagai peserta Pemilu 2024 mendatang.
Menurut I Kadek Arimbawa, struktur kepengurusan partai Hanura di semua kabupaten/kota di Bali sudah lengkap dan sedang melengkapi kepengurusan di tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC). Ia juga memastikan partainya bisa membentuk satu fraksi di DPRD Bali pada Pemilu 2024.
I Kadek Arimbawa yang merupakan mantan anggota DPD RI dua periode (2009-2014 dan 2014-2019) meyakini tokoh-tokoh masyarakat hingga sejumlah kepala dinas yang pensiun ikut bergabung dengan partai Hanura di Bali.
“Kami tidak ada kekhawatiran kalaupun kawan sebelah membuat partai baru. Gerbong kami masih utuh, dia pergi tidak membawa gerbong Hanura ke partai barunya,” ujar Arimbawa didampingi Sekretaris DPD Gde Wirajaya Wisna seusai rapat koordinasi dengan DPC di Denpasar, Minggu (13/2/2022).
Arimbawa juga menegaskan partai yang dipimpinnya di Bali masih utuh, hanya pemberitaan saja yang dibesar-besarkan. Selama ini, ada enam pengurus DPD yang menyampaikan pengunduran diri secara baik-baik dan mereka semua tidak ada membawa gerbong. Sedangkan di tingkat DPC hampir tidak ada. Khusus di Karangasem, memang kebijakannya sebagai Ketua DPD melakukan penyegaran kepengurusan di DPC Karangasem. Sementara informasi terakhir di tingkat PDC ada tiga orang mengundurkan diri dari DPC Jembrana. Sedangkan pengurus kabupaten lain hampir tidak ada.
Dalam pembentukan kepengurusan, Kadek Arimbawa mengakui di sejumlah kabupaten terutama pada kabupaten yang tidak memiliki anggota fraksi di DPRD diakui sangat sulit membentuk kepengurusan PAC. Namun, ada juga yang yang sudah tuntas 100 persen.
“Saat ini yang belum lengkap kepengurusannya yakni Tabanan, Badung, Gianyar sama sekali tidak ada anggota fraksi di DPRD, mereka bergerak cepat membentuk kepengurusan di tingkat PAC,”ungkapnya.
Pihaknya berharap sebelum digelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang rencananya digelar pada 11 Maret 2022 mendatang, semua kepengurusan sudah rampung 100 persen.
“Kalau sudah rampung, kami ingin perkenalkan kepada penyelenggara Pemilu baik Bawaslu maupun KPU saat Rakerda dan orangnya memang benar-benar ada,” tegasnya.
Sebagai partai yang tidak lolos Parliamentary Treshold (ambang batas parlemen) diharuskan kembali melakukan verifikasi faktual supaya bisa ikut serta sebagai peserta Pemilu pada tahun 2024. Secara nasional, dari 34 Provinsi semua kepengurusan tingkat DPD dan kabupaten kota sudah terbentuk 100 persen.
Keterbentukan struktur kepengurusannya sangat cepat karena partai Hanura di seluruh Indonesia memiliki 807 anggota DPRD tingkat Kabupaten Kota dan Provinsi. Sehingga kesiapan partai Hanura sangat luar biasa diseluruh Indonesia. Sesuai arahan dari DPP, Partai Hanura ingin menjadi partai politik yang paling pertama mendaftar di KPU.
“Persyaratan oleh Undang-Undang, Partai yang tidak lolos ambang batas parlemen, harus diverifikasi faktual dan kami Hanura sudah siap diverifikasi faktual dan sebelum KPU turun, kami akan perkenalkan pengurus kami dan Hanura tidak mau hanya sekedar nama saja yang ditulis diatas kertas,” imbuhnya.
Sementara, mengenai target kursi pada Pemilu 2024, Lolak kembali menegaskan memiliki target yang sangat besar dari apa yang diperoleh Paryai Hanura pada Pemilu 2019 lalu. Partai Hanura pada Pemilu tersebut memperoleh 15 kursi di semua kabupaten kota dan satu kursi di DPRD Provinsi Bali.
“Pemilu 2024, kami memiliki target yang sangat besar, dua kalilipat. Saya yakin, melihat pergerakan kader partai, saya meyakini akan bisa membentuk satu fraksi di DPRD Bali,” janjinya.
Sementara, Sekretaris DPD Hanura Provinsi Bali, Gde Wirajaya Wisna berharap semua persyaratan untuk kelengkapan verifikasi sudah tuntas pada Maret mendatang. Kalaupun nantinya ada kekurangan administrasi yang belum lengkap, DPD akan siap menbantu untuk melengkapi apa yang menjadi kebutuhan ditingkat DPC maupun PAC.
“Saya berharap pengurus DPC lebih intens melakukan koordinasi,”harapnya. (arn)
