DENPASAR – Masyarakat adat bersama prajuru adat Desa Adat Mas, Kecamatan Ubud, Gianyar sangat kecewa berat lantaran Majelis Desa Adat (MDA) Bali sampai saat ini belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengukuhan Bendesa Adat Mas, Ubud terpilih secara musyawarah mupakat beberapa bulan lalu. Pada hal pada pengukuhan Bendesa setempat, MDA Bali juga sempat diundang resmi tetapi juga tidak ada yang menghadiri baik oleh Bendesa Agung maupun perwakilan yang ditunjuk.
Lantaran tidak adanya kepastian SK dari MDA Bali, puluhan warga DesaAdat Mas, Ubud bersama prejuru desa dari delapan banjat adat, mendatangi kantor MDA Provinsi Bali, Selasa (19/1/2021). Kehadiran seluruh kelihan adat se-Desa Adat Mas, panitia pemilihan bendesa dan prajuru Desa Adat Mas itu untuk menanyakan perihal belum dikeluarkannya SK pengukuhan Bendesa Adat Mas terpilih masa bhakti 2020-2025.
Panitia Pemilihan Bendesa Adat Mas, I Wayan Suwija menjelaskan, proses yang dilakukan lembaga pengambil keputusan sudah sesuai dengan Awig-Awig Desa Adat Mas serta mekanisme yang diamanatkan MDA Provinsi Bali. Bahkan surat rekomendasi dari MDA Kecamatan Ubud dan MDA Kabupaten Gianyar pun sudah diterbitkan dan tidak ada permasalahan.
Dari hasil pemilihan, Kecamatan Ubud, dan Majelis Adat di Kabupaten Gianyar juga sudah memberikan rekomendasi. Sayangnya, sejak Bendesa Adat terpilih yang baru, MDA Bali sampai saat ini belum menurunkan SK. Alasannya, menurut salah satu prajuru di MDA Provinsi Bali masih proses dan dinilai hasil pemilihan di Desa Adat Mas masih bermasalah.
“Pemicunya, ada calon bandesa yang berkeberatan,” ujarnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Sugawa Korry menyampaikan, sampai saat ini berbagai permasalahan desat adat di Bali masih kerap terjadi bahkan banyak yang belum terselesaikan. DPD Golkar sendiri berkeinginan untuk membuat Webinar tentang pemajuan desa adat Jumat mendatang.
“Kami tidak bermaksud mengekplorasi masalah-masalah yang ada melainkan melainkan kita ingin mencari solusi penyelesaian masalah. Webinar nanti, kita juga akan melibatkan 2 orang Profesor dan kita berharap tidak ada lagi masalah adat muncul di Bali,” pungkasnya. (arn)
