GIANYAR – DPRD Kabupaten Gianyar menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gianyar Tahun Anggaran 2025, di Ruang Sidang Utama DPRD Gianyar, Selasa (10/3/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Gianyar menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Gianyar yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan LKPJ pada sidang paripurna tersebut.
“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Gianyar yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2025 pada sidang paripurna yang terhormat ini,” ujarnya.
Bupati Gianyar menjelaskan penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. LKPJ merupakan laporan perkembangan kinerja pembangunan daerah selama satu tahun serta menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dalam pemaparannya, Bupati Mahayastra menyampaikan sejumlah capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Gianyar tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gianyar pada tahun 2025 mencapai 80,96, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 80,23, dan masuk dalam kategori IPM sangat tinggi. Angka ini juga lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Bali sebesar 79,37 dan nasional 75,90.
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Gianyar juga mengalami penurunan menjadi 3,71 persen pada tahun 2025 dari 4,00 persen pada tahun 2024, serta lebih rendah dibandingkan angka kemiskinan nasional sebesar 8,25 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran juga menurun dari 1,98 persen pada tahun 2024 menjadi 1,55 persen pada tahun 2025 atau sekitar 5.036 orang.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Gianyar mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,89 persen pada tahun 2025, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,47 persen, dan berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali sebesar 5,82 persen serta nasional sebesar 5,11 persen. Indeks Gini yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan juga menunjukkan perbaikan, turun dari 0,29 pada tahun 2024 menjadi 0,275 pada tahun 2025, yang tergolong ketimpangan rendah.
Pada sektor keuangan daerah, pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dirancang sebesar Rp 3,291 triliun, dengan realisasi mencapai Rp 3,181 triliun atau 96,65 persen dari target. Realisasi tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,997 triliun atau 98,63 persen dari target serta pendapatan transfer sebesar Rp 608 miliar lebih.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp 3,306 triliun atau 77,46 persen dari rencana sebesar Rp 4,268 triliun. Pada sisi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp 324 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 175 miliar lebih.
Selain itu, Bupati Mahayastra juga memaparkan capaian berbagai sektor pembangunan. Pada bidang pendidikan, rata-rata lama sekolah meningkat dari 9,84 tahun pada 2024 menjadi 9,93 tahun pada 2025, sementara angka harapan lama sekolah mencapai 14,12 tahun. Di bidang kesehatan, angka harapan hidup masyarakat meningkat menjadi 76,14 tahun.
Capaian pembangunan juga terlihat pada sektor ketahanan pangan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mencapai 11,35 persen, peningkatan produksi kelautan dan perikanan 3,9 persen, serta cadangan pangan 164,98 persen. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup juga meningkat menjadi 71,67 dari sebelumnya 68,95.
Di bidang reformasi birokrasi, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Gianyar meningkat menjadi 66,82, dengan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 3,49 dan Indeks Kepuasan Masyarakat 72,11.
Menutup penyampaiannya, Bupati berharap hubungan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Gianyar dan DPRD dapat terus terjalin dengan baik dalam mendukung pembangunan daerah.
“Kami berharap koordinasi dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan, sehingga terwujud hubungan kemitraan yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD,” tutupnya. (dar,yan)
