BULELENG – Wakil Bupati (Wabup) Buleleng, Gede Supriatna pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Bali bersama TPPS Kabupaten Buleleng. Tak hanya meminta seluruh OPD yang menangani permasalahan stunting di Buleleng untuk berkolaborasi menurunkan stunting, khususnya pada bayi lima tahun (Balita), pada rapat tersebut juga diingatkan tentang peningkatan jumlah stunting berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024 cukup tinggi di Kabupaten Buleleng.
“Hasil survey SSGI tahun 2024 sebesar 14,8%, kondisi ini cukup tinggi dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Kita harus serius menurunkan kondisi ini, khususnya pada Balita stunting. Saya minta OPD berkolaborasi tangani peningkatan stunting ini, program kita ini ditunggu masyarakat, jadi segera lakukan langkah-langkah strategis,” tandas Wabup Supriatna saat membuka kegiatan di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Buleleng, Rabu (24/9/2025).
Wabup Supriatna menyebutkan sesuai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026 telah ditentukan target penanganan stunting dengan kondisi awal pada tahun 2021 sebesar 8,9%, kemudian tahun 2023 ditargetkan sebesar 8%, lanjut tahun 2024 sebesar 7%, tahun 2025 sebesar 6% dan tahun 2026 sebesar 5%.
“Dalam mengimplementasikan RPD itu, saya minta seluruh OPD yang masuk dalam TPPS berkolaborasi melakukan aksi serius menurunkan kondisi stunting di Buleleng. Saat ini Pemkab Buleleng sedang menyusun anggaran tahun 2026, program-program percepatan penurunan stunting agar disusun segera sehingga dapat menjadi prioritas dalam APBD tahun 2026,” tandas Supriatna diapresiasi Ketut Merta.
Selaku Kabid Penataan Penduduk dan Keluarga Berencana DPMDDUKCAPIL Bali, Merta menekankan pemerintah pusat menetapkan target prevalensi stunting tahun 2025 sebesar 18,8 %, sedangkan target prevalensi Pemprov Bali tahun 2025 sebesar 8,70%.
Terkait itu, Merta mengingatkan penanganan stunting masih menjadi prioritas pemerintah sebagai langkah strategis mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
“Hasil survey sebesar 19,8% dan di Provinsi Bali sebesar 8,7%. Hasil ini menempatkan kita diurutan pertama provinsi dengan prevalensi stunting terendah di Indonesia. Kendatipun demikian, kondisi stunting di Bali terjadi peningkatan sebesar 1,5% dari tahun sebelumnya,” terangnya.
Ia juga mengakui mengakui permasalahan stunting tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan banyak faktor seperti ekonomi keluarga, pengetahuan tentang kesehatan, sanitasi lingkungan dan faktor lainnya.
“Dalam rangka mengatasi berbagai faktor itu, Pemprov Bali mengambil kebijakan penanganan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif. Saya mengajak seluruh elemen, baik pemerintah, swasta, tokoh masyarakat maupun akademisi untuk terus bersatu dan bergerak bersama demi mewujudkan Bali bebas stunting,” pungkasnya. (kar/jon)
