BULELENG – DPRD Kabupaten Buleleng tunda Rapat Paripurna Penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2026. Tak hanya Kebijakan Umum Anggaran yang belum berkeadilan dan menjawab kebutuhan masyarakat, penundaan rapat paripurna juga dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Banggar untuk mendapatkan penjelasan komperhensif dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait alokasi pinjaman daerah senilai Rp. 200 Miliar.
“Katia setuju dengan perencanaan bupati yang luar biasa, cuma masalah anggaran perlu dikaji,” tandas Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngutah Arya usai memimpin rapat kerja khusus di Ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng, Senin (22/9/2025).
Ngurah Arya didampingi Wakil Ketua II Made Jayadi Asmara menegaskan bukan mengibaratkan kue ulang tahun, semua mendapat bagian, walaupun kecil tapi mewakili suara-susra rakyat dari sudut desa.
“Infrastruktur yang lama tidak diselesaikan. Kita kan perlu saling mengingatkan, bukan dalam artian saling menjegal. Beliau punya program yang baik, kita okey kan, dana-dana yang perlu dikaji ulang lagi, yang mungkin menurut kita perlu dirasionalisasi ulang, tidak masalah. Yang penting proyek tetap jalan,” ungkapnya.
Pada hakekatnya, semua fraksi mendukung apa yang diprogramkan, namun demikian dewan tidak mau dikatakan tidak bekerja, sehingga sesuai dengan kewengan mengingatkan pihak eksekutif.
“Kita kan bekerja, bekerja artinya DED dan sebagainya kita lihat dulu, anggarannya cocok atau tidak, nanti lebih besar anggaran dari proyek, ada temuan, kan lebih baik mengingatkan,” tukasnya.
Ngurah Arya menegaskan, langkah ini dilakukan bukan untuk menjegal, dewan setuju program Titik Nol berjalan, Laksmi Graha berjalan.
“Kita setuju kok, T-Nol berjalan, Laksmi Graha berjalan, Gedung yang kuat jangan dulu mungkin renovasi sedikit, ada rehab berat. Sekolah yang ditabrak sapi, buatkan pagar, kecil dananya tapi manfaat. Jalan berlubang, ada dana untuk perbaikan jalan, mana yang ditingkatkan mana yang perlu diperbaiki, pemadam kebakaran juga diganti, ada yang baru,” tandasnya.
Ngurah Arya berikhtiar, dalam pemanfataan dana, pinjaman itu merupakan uang panas, bagaimana dimanfaatkan agar bisa menghasilkan.
“Satu dalam bentuk komersil tidak semua tapi semi komersil, dimana masyarakat puas dengan layanan RS yang baru disatu sisi kita juga dapat pendapatan. Sisanya lagi Rp.50 Miliar, kan bisa untuk jalan ekonomi, lingkar tani dan sebagainya,” tandas Ngurah Arya serius.
Dengan pemanfaatan tersebut, menurut Ngurah Arya, tidak mengurangi keingian bupati untuk membangun kantor bupati seperti tempo dulu.
“Sudah Rp25 Miliar kan selesai. Karena generasi muda, ingin melihat sesuatu tempo dulu terkesan kembali, pak bupati benar, itu yang dibuat. Walau tidak begitu besar dananya, tapi sudah menggambarkan Buleleng pernah menjadi Ibu Kota Provinsi Soenda Ketjil,” jelasnya.
Pada rapat kerja ini, dewan sepakat penataan dilengkapi pembangunan sodetan untuk mengantisipasi banjir, pembangunan RS yang lengkap dan Rumah Singgah.
“Rumah singgah kenapa, banyak warga yang tidak punya dana dan harus bolak balik untuk berobat ke kota, itulah yang disiapkan, tidak perlu banyak, tidak perlu membangun. Kita buatkan dalam sistem kontrak, 20 kamar anggap Rp 1 Juta per kamar, kan hanya butuh Rp20 Juta/bulan kali 12 bulan kan baru Rp240 Juta. Mungkinkan tahun 2027 -2028 dibangun Rumah Singgah, kalau dananya siap, saat itu kita bangun. Tetapi pemerintah sudah mewakili apa yang menjadi perihnya masyarakat yang wara wiri tidak punya uang, itu yang kita usulkan,” pungkasnya. (kar/jon)
