BULELENG – Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra, Rabu, 4 Pebruari 2026 membuka kegiatan bimbingan teknis (bimtek) bertajuk ‘Dunia Usaha Antikorupsi’.
Selain menegaskan bimtek bukan sekedar seremonial, tetapi bagian dari upaya sistematis menuju penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di kalangan pelaku usaha, pada momentum itu juga ditekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah bersama dunia usaha dalam mencegah terjadinya korupsi.
“Peran serta dunia usaha sangat krusial dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN, termasuk menciptakan iklim usaha yang baik, berkelanjutan dan berintegritas di Kabupaten Buleleng,” tandas Bupati Sutjidra pada kegiatan di New Sunari Hotel – Kawasan Pariwisata Lovina.
Bupati Sutjidra menegaskan, Bimtek bertujuan untuk mewujudkan pemahaman bersama yang akan berfungsi sebagai bentuk antisipasi, monitoring dan pengawasan dalam upaya mencegah praktik KKN.
“Tujuannya, agar dunia usaha di Buleleng dapat tumbuh sehat, bersaing dengan baik dan menjalankan kegiatan usahanya secara berkelanjutan, yang pada ujungnya akan menyejahterakan masyarakat,” terangnya.
Tidak hanya bersama dunia usaha, komitmen Pemkab Buleleng dalam mencegah KKN juga dilakukan secara komperhensif dengan memberikan Bimtek kepada seluruh pejabat eselon II dan III, bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), LKPP dan Kementerian PAN-RB Republik Indonesia.
Terkait penegakan hukum dan sanksi, Bupati Sutjidra menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan penegakan hukum dan pengenaan sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran.
“Kalau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan, pasti akan mendapat sanksi. Sanksinya ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Penegakan aturan serta sanksi telah dilakukan terhadap beberapa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang melakukan pelanggaran,” tandas Bupati Sutjidra diapresiasi Johnson Ridwan Ginting.
Selaku narasumber, Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Republik Indonesia ini mengapresiasi inisiatif Bupati Sutjidra sebagai salah satu bentuk pemahaman mendalam tentang peta korupsi dan peran masing-masing aktor dalam pencegahan.
Ia menandaskan, pengenalan terhadap korupsi, kemudian dampaknya serta aturan-aturan main yang harus dipatuhi, sangat penting dalam pencegahan korupsi menuju iklim ekonomi yang sehat.
“Hanya dengan pemahaman serta komitmen bersama dalam mencegah korupsi, bisa membuat iklim ekonomi di sini menjadi sehat, lebih transparan, lebih fair dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan KPK pun akan terus memantau dan bekerjasama dengan pemda untuk meningkatkan indeks integritas daerah,” tegas Ginting dibenarkan Ketut Budi Adnyana.
Selaku Ketua BPC Gapensi Buleleng, Budi Adnyana mengapresiasi Bimtek sebagai wahana bagi dunia usaha untuk menyampaikan kendala dan mendapat solusi terbaik terutama berkaitan dengan kompleksiras perizinan dan administrasi.(kar/jon)
