BADUNG – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan perhatian serius terhadap kondisi pesisir pantai di Bali yang berpotensi tergerus abrasi, terutama di kawasan yang menjadi destinasi pariwisata. Ia menegaskan, langkah pemantauan (monitoring) akan terus dilakukan melalui kementerian terkait, bersama pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kita semua akan terus memonitor dan juga kita mendapatkan masukan-masukan, termasuk laporan dari pemerintah di provinsi, termasuk juga di kabupaten/kota yang daerahnya mengalami abrasi. Nanti akan dipetakan secara lebih detail lagi,” ungkapnya.
Terkait usulan pembangunan breakwater tambahan di pesisir Pantai Kuta, AHY menilai hal tersebut perlu disikapi dengan hati-hati. Menurutnya, kajian mendalam harus dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan wilayah serta besaran anggaran yang diperlukan.
“Ya, memang ini bertahap. Kita petakan dengan lengkap. Dengan itu, tentu kita tuntaskan apa yang sudah dikerjakan terlebih dahulu, sambil terus memastikan daerah-daerah lain yang juga memiliki kerentanan yang sama juga mendapatkan atensi dan perhatian, termasuk juga untuk anggaran,” sebutnya saat melakukan kunjungan kerja di lokasi Bali Beach Conservation Project (BBCP) Phase II Kuta-Legian-Seminyak, belum lama ini.
Ia menambahkan, ketersediaan anggaran menjadi hal penting yang harus dipersiapkan dengan matang. Mengingat proyek penanggulangan abrasi seperti itu, diketahui membutuhkan biaya yang tidak sedikit. “Kita harus siapkan dengan baik. Tetapi saya sudah cukup sering berkoordinasi dan juga mendorong kementerian pekerjaan umum dan semua stakeholders yang terkait,” ujarnya.
AHY menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak semata-mata bertujuan mengejar pertumbuhan ekonomi. Apalagi di Bali, yang harus menempatkan aspek kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama. “Kelestarian lingkungan alam Bali ini segala-galanya. Karena Bali merupakan andalan kita semua, andalan Indonesia, terutama dalam sektor pariwisata,” tegasnya.
Ia mengingatkan, Bali harus senantiasa dijaga dari ancaman abrasi dan bencana alam lainnya, sebab dampaknya dapat mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus merusak sektor ekonomi, khususnya pariwisata. “Masyarakat yang akan terdampak secara langsung. Dan ini juga sekali lagi berpengaruh pada aspek pariwisata secara nasional,” imbuhnya.
Karena itu, perhatian pemerintah pusat terhadap Bali dipandang sebagai langkah wajar dan perlu dipahami bersama. AHY pun menegaskan, kementerian maupun pemerintah pusat akan terus hadir di Bali untuk bekerja sama dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan pariwisata di Pulau Dewata. (adi,dha)
