
KLUNGKUNG – Rencana mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Klungkung berjalan alot diduga karena penuh dinamika. Namun dibalik dinamika ini, Bupati Klungkung I Made Satria disebut-sebut tengah berada dalam dilema besar.
Ia harus mengakomodasi berbagai kepentingan yang berkelindan di balik proses mutasi tersebut, mulai dari kepentingan tim sukses Pilkada, kepentingan politik, hingga tuntutan profesionalisme birokrasi.
Kondisi ini membuat penerapan prinsip meritokrasi di jajaran birokrasi Klungkung menjadi tidak mudah. Di satu sisi, publik berharap mutasi dilakukan berdasarkan kinerja dan kompetensi, namun di sisi lain, tekanan dari kelompok pendukung dan partai politik menjadi realitas yang sulit dihindari.
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan, sejumlah kelompok yang merasa berjasa dalam mengantarkan kemenangan Bupati Satria pada Pilkada lalu kini berharap “imbalan politik” melalui penempatan orang-orang mereka di posisi strategis.
“Tidak bisa dipungkiri, ada banyak pihak yang merasa ikut berjuang saat Pilkada. Mereka tentu berharap dapat posisi yang dianggap pantas,” ujar seorang sumber yang mengetahui dinamika di internal Pemkab Klungkung.
Menurutnya, ‘tekanan’ itu tidak saja datang secara eksternal juga lobi datang dari internal kalangan pejabat di lingkungan Pemkab Klungkung. Belum lagi dugaan partai politik yang berada dalam koalisi pemenangan juga ikut mendorong agar simpatisannya mendapat tempat dalam struktur birokrasi.
Hal ini membuat ruang gerak Bupati semakin terbatas, sebab setiap keputusan mutasi berpotensi menimbulkan kekecewaan dari pihak yang tidak terakomodasi.
Di tengah tarik menarik kepentingan ini, Bupati Satria dikabarkan tetap berupaya menerapkan prinsip meritokrasi, yakni menempatkan pejabat berdasarkan kompetensi dan kinerja, bukan karena kedekatan politik.
Namun upaya ini bukan perkara mudah dan terlihat Bupati Satria sedikit bimbang memberikan penjelasan ketika dikonfirmasi soal mutasi di lingkungan Pemkab Klungkung.
“Soal mutasi, kami masih rancang, sabar dulu,” kata Bupati Satria dikonfirmasi usai mengikuti Sidang Paripurna Dewan, Senin (25/8/2025).
Sebelum menjawab pertanyaan wartawan, Bupati bahkan sempat terdiam sejenak sebelum ia diingatkan oleh Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya yang mendampinginya saat ditanya wartawan.
Sebelumnya, Bupati Satria mengungkapkan, proses mutasi ini sedang berproses dengan perencanaan dan pengkajian secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa mutasi bukan semata-mata sebagai bentuk penyegaran organisasi, namun akan didasarkan pada prinsip objektivitas, disiplin kerja, dan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).
Bupati asal Banjar Sental Kangin,Desa Ped,Kecamatan Nusa Penida ini menegaskan, dirinya tidak ingin hanya mengganti posisi, tetapi juga memastikan bahwa setiap jabatan diisi oleh orang yang tepat. (yan)








