KLUNGKUNG – Dewan Klungkung bersama Bupati I Made Satria menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna, Rabu (13/8/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD Anak Agung Gde Anom dan dihadiri Bupati Klungkung I Made Satria.
Usai Paripurna, Anak Agung Gde Anom menyampaikan, KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 sebelumnya sudah sempat dibahas pihak Dewan bersama eksekutif.
“Selanjutnya menunggu Bupati menyampaikan nota pengantar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026,” tandas Anak Agung Anom.
Sementara Bupati Satria di depan Paripurna menyampaikan, KUA-PPAS 2026 disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro daerah serta selaras dengan target nasional dan prioritas pembangunan daerah.
Pemkab menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,75 persen, IPM 76,26, tingkat pengangguran 1,17 persen, dan angka kemiskinan turun menjadi 4,47 persen. Gini rasio ditetapkan 0,30 dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 71,63 persen.
Bupati juga menyampaikan optimisme perolehan pendapatan daerah.
“Berdasarkan kondisi ekonomi makro yang diasumsikan tahun 2026, pendapatan daerah dirancang cukup optimis,” tegasnya.
Lanjut dia, Pendapatan Asli Daerah (PAD)dirancang meningkat siginifikan bila dibandingkan dengan APBD induk tahun 2025 seperti pendapatan
dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak hotel, pajak restoran dan retribusi tempat rekreasi. Untuk target pendapatan transfer,
transfer dari pemerintah pusat dirancang turun.Sedangkan pendapatan transfer antar daerah dirancang naik dari Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota.
“Dari sisi belanja daerah diprioritaskan memenuhi prioritas pembangunan daerah tahun 2026,” imbuhnya.
Bupati membeberkan struktur APBD Tahun 2026. Pendapatan daerah 2026 dirancang Rp1,49 triliun, naik Rp104 miliar dibanding APBD 2025. Belanja daerah dirancang Rp1,77 triliun, naik Rp211 miliar, dengan pembiayaan penerimaan Rp293 miliar dan pengeluaran Rp10 miliar. Belanja difokuskan mendukung prioritas pembangunan daerah, sedangkan pembiayaan diarahkan menutup defisit dan cicilan pinjaman PEN.
“Angka-angka ini masih asumsi. Penyesuaian dilakukan setelah pagu definitif pendapatan transfer diterima,” kata Satria. (yaan)
