BULELENG – Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna, buka acara High Level Meeting Program Akselerasi Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM-PAP2D2) tahun 2025.
Selain mengapresiasi kinerja Tim Percepatan PAP2D2 Buleleng yang dikomando Sekda Buleleng Gede Suyasa, meraih peringkat II nasional dan peringkat I Provinsi Bali dalam percepatan P2DD, Bupati Sutjidra juga mendorong optimalisasi digitaliasasi keuangan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pemkab Buleleng terus mendorong optimalisasi digitalisasi keuangan daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), mencegah kebocoran, dan membangun kepercayaan masyarakat,” tandas Bupati Sutjidra pada acara HLM-PAP2D2 Kabupaten Buleleng tahun 2025 di Ballroom Lovina Haven Boutique Resort, Rabu (16/7/2025).
Bupati Sutjidra yang mengapresiasi kinerja Tim Percepatan PAP2D2 Buleleng atas 2 prestasi, penghargaan dari Bank Indonesia Perwakilan Bali dalam upaya percepatan digitalisasi keuangan daerah juga mengajak sekaligus mendorong optimalisasi yang berdampak pada perekonomian masyarakat dan peningkatan PAD Buleleng.
“Kita mendapatkan penghargaan, dua kali berturut-turut dalam pelaksanaan digitalisasi terbaik Jawa-Bali. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya Pemkab Buleleng dalam menerapkan sistem pembayaran digital pada layanan pajak dan retribusi daerah,” tandasnya.
Ia mengajak seluruh jajaran OPD, terutama BPKPD Buleleng untuk menjadikan kebanggaan atas prestasi dalam percepatan digitalisasi keuangan daerah sebagai motivasi sekaligus strategi dalam mencegah kebocoran dan meningkatkan PAD Buleleng.
Dengan dukungan Bank Indonesia dan PT. BPD Bali, Bupati Sutjidra berharap penerapan digitalisasi keuangan daerah tidak hanya dapat mengoptimalkan upaya mencegah terjadinya kebocoran, tapi juga mampu meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah dan yang paling utama adalah memberi kepastian kepada masyarakat.
“Kepastian yang dimaksud adalah jaminan bahwa uang pajak yang dibayar masyarakat benar-benar masuk ke kas daerah, bukan ke oknum tertentu. Kalau semakin luas kita digitalisasi di Kabupaten Buleleng, masyarakat semakin percaya bahwa pajaknya yang mereka bayarkan betul-betul masuk ke kas daerah dan dikembalikan kepada warga masyarakat dalam bentuk program pembangunan daerah,” terangnya.
Karena, kepercayaan masyarakat merupakan pondasi penting dalam layanan pengumpulan dan pengelolaan PAD.
Selain penerapan sistem pembayaran digital pada 14 desa dan OPD serta destinasi wisata seperti Bina Ria Lovina, Bupati Sutjidra juga sudah memproyeksikan sejumlah potensi daerah yang dapat dioptimalkan melalui digitalisasi antara lain retribusi parkir.
“Ini Pak Kadis Perhubungan masih bingung. Potensinya ada, tapi cara mengoptimalkan belum bisa maksimal. Menerapkan pembayaran digital melalui QRIS untuk parkir tepi jalan, masih terkendala tidak semua pengguna jalan memiliki atau bisa mengoperasikan aplikasi QRIS,” ungkapnya.
Ia menegaskan, kendala ini akan segera dibahas Tim Percepatan P2DD Buleleng yang dikomando Sekda Buleleng bersama BPKPD dan Dishub untuk dicarikan solusi terbaik.
“Tadi dianggap masih perlu dipacu lagi. Kita akan cari formatnya, bagaimana bisa menggali dan memberdayakan potensi untuk peningkatan PAD melalui digitalisasi, termasuk menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat yang belum paham dengan aplikasi keuangan digital seperti QRIS,” pungkasnya. (kar/jon)
