BULELENG – Penyampaian secara terbuka capaian kinerja 100 hari Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra bersama Wakil Bupati (Wabup) Buleleng Gede Supriatna mendapat apresiasi pimpinan Partai Gerindra di Kabupaten Buleleng.
Selain sebagai wujud keterbukaan, meski tidak ada aturan penyampaian evaluasi 100 hari oleh bupati dan wakil bupati, namun penyampaian kinerja 100 hari ini dapat diapresiasi sebagai wahana evaluasi, kesempatan bagi masyarakat untuk mengetahui sekaligus memberi saran serta masukan konstruktif terhadap program pembangunan yang dilakukan.
“Pertama saya sampaikan, tidak ada sesungguhnya evaluasi 100 hari pertama, tetapi kita mewakili masyarakat bisa memberikan respons dengan harapan evaluasi ini menjadi catatan perbaikan kedepan bagi bupati dan wakil bupati selama periode kepemimpinan,” tandas Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Buleleng Gede Harja Astawa menyikapi evaluasi 100 hari Bupati dan Wabup Buleleng, Minggu (1/6/2025).
Dari sisi struktur dan infrastruktur, kata Harja, masih banyak jalan rusak yang berlubang yang menjadi temuan warga masyarakat termasuk temuan langsung saat sidak, terlepas dari status jalan yang kerap digunakan sebagai alasan atau alibi untuk lepas dari tanggungjawab.
“Kami berharap, bupati dan wabup tidak beralasan atau alibi, ini jalan nasional, jalan provinsi, jalan daerah. Tapi harus memiliki terobosan, melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan terkait diatasnya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.
Termasuk juga penerangan jalan pada sejumlah ruas jalan dan penanganan pohon perindang yang tumbang, masih kerap terkendala koordinasi dan kewenangan.
“Minta tolonglah, agar semua OPD dalam pemerintahan itu dikoordinir, sehingga bisa bekerjasama dan saling mengingatkan serta saling membantu demi keselamatan masyarakat. Kewibawaan dari aparatur pemerintah juga harus dijaga, dengan menegakkan aturan secara tegas terhadap pelanggaran,” tukasnya.
Ia mencontohkan, dari beberapa kasus yang muncul seperti di Bukitser (Bukitsergate) sudah nyata-nyata terjadi indikasi pelanggaran hukum oleh oknum tertentu, Satpol-PP sudah memberikan surat peringatan agar pembangunan dihentikan sementara, namun diabaikan oleh oknum warga tersebut.
“Ini, menunjukkan kewibawaan pemerintah menjadi sirna, maka oleh karena itu harus dilakukan tindakan tegas agar tercipta efek jera terhadap oknum warga yang nakal-nakal,” tegasnya.
Harja mengaku belum bisa melihat aksi nyata, terobosan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng dalam memaksimalkan pemberdayaan potensi pertanian dan kelautan yang dapat mensejahterakan warga masyarakat Buleleng dan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
“Itu, yang kami belum lihat apa program yang akan dilakukan maupun yang telah dilakukan. Bagaimana pemerintah hadir tidak hanya pada proses produksi pertanian, tapi juga paska panen yang butuh kepastian untuk dibeli,” tandasnya.
Mantan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng ini juga menyorot persoalan pendidikan yang sempat tercoreng dengan ditemukannya ratusan siswa SMP yang tidak lancar membaca.
“Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi sebagai psiko evaluasi, segera haris diambil langkah-langkah, guru-guru diberikan rasa nyaman dalam melaksanakan tugasnya, jangan dibebani tugas lain selain tugas mendidik dan mengajar, kesejahteraan guru agar ditingkatkan sehingga proses belajar mengajar dapat dioptimalkan,” sarannya.
Sesuai kebijakan Presiden Prabowo Subianto, agar pemerintah daerah memberikan rasa aman dan nyaman dalam berinvestasi antara lain kemudahan perijinan bagi investor yang ingin berinvestasi di Kabupaten Buleleng.
“Buka pintu investasi untuk kemajuan Buleleng agar segera dibuka, birokrasi perijinan dipangkas sesuai instruksi Bapak Prabowo, dengan tetap melihat trek record investor. Kita butuh investor itu betul, tetapi investor yang baik, jangan justru menerima investor yang berkedok membangun tapi mengeruk kekayaan dan merugikan masyarakat kita,” pungkasnya. (kar/jon)
