KLUNGKUNG – Bupati Klungkung I Made Satria memberikan perhatian serius rencana pembangunan pelabuhan barang di Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan. Hal itu ia buktikan dengan langkah awal yakni mulai melakukan pendataan lahan.
Bupati, baru-baru ini menyatakan di lokasi yang telah ditentukan, terdapat lahan milik pemerintah dan desa adat setempat. Oleh karena itu, diperlukan pendataan menyeluruh agar ada kepastian hukum terkait lahan dimaksud.
Bagi Bupati asal Dusun Sental Kangin,Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida ini, kepastian kepemilikan lahan menjadi hal penting untuk menghindari adanya masalah hukum atau klaim pihak lain di kemudian hari. Lebih-lebih proyek itu nantinya akan melibatkan investasi besar dan sifatnya jangka panjang.
Kepastian status lahan juga penting untuk menarik kepercayaan investor.Serta lahan yang jelas kepemilikannya dapat mempermudah perencanaan infrastruktur pendukung seperti akses jalan dan sarana pendukung lainnya.
“Kami ingin memastikan lahan yang akan digunakan sudah jelas statusnya, sehingga pembangunan bisa berjalan lancar,” ujar Bupati Made Satria.
Ia mengatakan pelabuhan barang ini nantinya akan sepenuhnya dibangun oleh investor swasta, yang mana investor dimaksud merupakan investor lokal. Namun, setelah pembangunan selesai, pengelolaannya akan dilakukan secara bersama-sama agar Pemerintah Kabupaten Klungkung bisa memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu alasan utama pembangunan pelabuhan ini menurutnya adalah untuk menekan inflasi di Nusa Penida. Saat ini, harga barang di wilayah tersebut jauh lebih mahal dibandingkan di Bali daratan.
“Misalnya, harga semen di Bali hanya Rp 68 ribu hingga 72 ribu rupiah per sak, tetapi di Nusa Penida bisa mencapai 100 ribu rupiah. Padahal, penghasilan masyarakat di sana tidak berbeda jauh dengan di Klungkung daratan,” jelas Made Satria.
Selain itu lanjutnya, distribusi barang ke Nusa Penida saat ini mengalami kendala besar karena penyeberangan melalui Padang Bai dinilai kurang optimal.
“Truk yang membawa barang harus antre hingga sebulan untuk bisa masuk ke kapal Roro. Ini menyebabkan biaya pengangkutan melonjak drastis hingga 10 juta rupiah per truk. Bayangkan jika yang diangkut adalah pasir, berapa harga jualnya nanti?” imbuhnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Made Satria menargetkan penyelesaian persiapan lahan dalam 100 hari kerja pertamanya agar investor bisa segera memulai pembangunan. Berdasarkan desain yang telah disusun, pelabuhan barang ini akan mampu menampung bongkar muat kapal jenis ferry dan roro. Dengan kapasitas tersebut, pelabuhan tidak hanya melayani penyeberangan ke Nusa Penida, tetapi juga distribusi barang ke wilayah lain seperti Lombok dan Banyuwangi.
Pemerintah Kabupaten Klungkung menggandeng investor untuk mempercepat realisasi proyek ini. Menurut Made Satria, keterbatasan anggaran pemerintah menjadi salah satu kendala utama dalam pembangunan infrastruktur.
“Saat ini, pemerintah daerah terbebani dengan pengeluaran besar, termasuk gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K),”katanya.
ia optimistis proyek ini pelabuhan barang bisa diwujudkan. Dengan keberadaan pelabuhan barang tersebut dan kerja keras serta pembenahan tata kelola daerah, PAD Kabupaten Klungkung akan meningkat.
“Jika PAD meningkat, kita bisa lebih mandiri dalam membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (yaan)
