BULELENG – Aksi penolakan terhadap revisi Undang-undang Pilkada Serentak Tahun 2024 dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bali Utara (Ambara).
Selain menolak pengesahan revisi UU Pilkada, aksi damai Ambara di Tugu Singa Ambara Raja dan DPRD Kabupaten Buleleng yang dikawal ketat aparat keamanan juga menuntut pemerintah harus menegakkan demokrasi yang substantif dan tegak lurus secara konstitusional.
“Pemerintah juga harus menolak hasil revisi UU Pilkada dan mengawal putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dengan transparansi yang jelas,” tandas Zena Sinatri Jati selaku Ketua/Koordinator Aksi Ambara usai berorasi dan menyerahkan pernyataan sikap kepada DPRD Kabupaten Buleleng, Jumat (23/8/2024).
Didampingi Dyka selaku koordinator lapangan, Zena menegaskan Ambara melalui pernyatan sikap juga meminta pemerintah harus mengembalikan hak-hak wilayah masyarakat adat dan menolak multifungsi ABRI dalam struktur pemerintahan.
“Meskipun sekarang DPR memberikan statmen bahwa mereka membatalkan, kami menginginkan bahwa keputusan MK ini tetap kita kawal sampai benar-benar nanti tanggal 27 itu yang digunakan adalah MK, karena bisa saja mereka mengubah, bisa saja pemerintah membuat Perpu untuk itu dan kita tidak tahu,” tegasnya.
Sehingga harus tetap dikawal karena keputusan MK tersebut bersifat ‘final and binding’ atau putusan pertama dan terakhir yang tidak ada ruang hukum untuk mengujinya lagi.
Menyikapi aksi Ambara tersebut, Kabag Humas DPRD Buleleng Nyoman Budi Utama yang ditugaskan menerima kedatangan mahasiswa tersebut menyatakan akan meneruskan aspirasi yang disampaikan kepada pimpinan DPRD Buleleng.
“Kami permaklumkan, pimpinan dan anggota dewan sedang melaksanakan tugas keluar daerah sehingga menugaskan kami untuk menerima adik-adik mahasiswa. Aspirasi yang disampaikan akan kami teruskan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti,” tandasnya.
Sementara Kapolres Buleleng AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi yang langsung turun dan mengawal aksi mahasiswa dari Tugu Singa Ambara Raja menuju Gedung DPRD mengapresiasi aksi yang dilakukan secara damai.
“Merupakan tugas Polri untuk melayani dan mengayomi serta melindungi aksi damai sekaligus kegiatan warga masyarakat lainnya, sehingga semua bisa berjalan tertib dan kondusif,” pungkasnya. (kar/jon)
