BULELENG – Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Buleleng gelar rapat kerja, paruman pleno pengurus tahun 2023.
Selain evaluasi program kerja sebelumnya, raker atau paruman pleno yang dilakukan semua organ seperti sulinggih, walaka dan pengurus harian diharapkan dapat menghasilkan program kerja yang mengakomodir kondisi kekinian.
“Seluruh organ PHDI melaksanakan paruman. Hasil paruman pleno sulinggih, walaka dan pengurus harian yang diharapkan dapat mengakomodir kondisi kekinian, selanjutnya dirangkum dalam program PHDI Kabupaten Buleleng,” tandas Ketua PHDI Kabupaten Buleleng I Gede Made Metera usai pembukaan paruman di Wantilan Pura Asem Kembar Desa Tegalinggah Kecamatan Sukasada, Sabtu (30/9/2023).
Terkait materi, Gede Metera yang juga menjabat Ketua FKUB Kabupaten Buleleng memaparkan, paruman sulinggih diharapkan dapat menghasilkan program yang mampu memberikan pemahaman umat terkait panca yadnya.
“Kenapa materi ini diangkat, karena umat kita masih ada yang belum paham betul tentang Panca Yadnya dan sering mempersoalkan perbedaan antara sarana upacara upakara disatu tempat dengan tempat lain. Disini akan dibahas oleh para sulinggih supaya ada satu pemahaman, meski upacara dan upakaranya berbeda-beda sesuai dresta kearifan lokal masing-masing, tetapi tujuan dan filsafatnya sama,” jelasnya.
Sulinggih juga diharapkan dapat memberikan dharma wacana atas upacara yang dipuput, termasuk pemaknaan dari klasifikasi upakara serta upacara yang utama, madya dan nista.
Untuk paruman plano walaka, lanjut Metera, materi yang dibahas antara lain pentingnya moderasi beragama baik internal maupun eksternal, khususnya lagi sarangkaian pelaksanaan pesta demokrasi, Pemilu tahun 2024.
“Masalah moderasi agama dibahas pada paruman walaka, supaya jangan sampai kegiatan agama ditarik-tarik ke politik, lebih-lebih dengan tahun politik yang sudah mulai tahun 2023-2024,” tandasnya.
Sesuai hasil rakor FKUB Kabupaten Buleleng, seluruh majelis agama sepakat tidak membawa kegiatan agama ke politik maupun kegiatan politik pada kegiatan agama.
“Agar kita tetap melaksanakan Pemilu yang damai, jangan agama dibawa ke politik, itu yang akan dibahas pada paruman pleno walaka,” tegasnya.
Sementara paruman pleno pengurus harian, berkaitan dengan meyakinkan kepengurusan PHDI yang sudah mendapat pengakuan hukum.
“Kalau toh ada PHDI yang lain, itu kita tidak usah berkonfrontasi kesana, mari kita beragama secara damai, mari beragama secara santun, karena tujuan beragama itu damai, jangan kita bertengkar karena agama,” pungkasnya.(kar/jon)
