DENPASAR – Pelajar SMA berinisial FS (17) asal Jepang menjalani sidang perdana perkara dugaan pencabulan terhadap adik kelasnya di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa (6/12/2022).
Ipung Sebut Kejahatan Seksual Anak Tak Dikenal Suka Sama Suka, Minta Sidang Pelajar Jepang Offline
Sidang dipimpin hakim Kony Hartanto digelar secara daring dan tertutup dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dilanjutkan pemeriksaan enam orang saksi dari pihak korban dan mall tempat kejadian perkara.
Siti Sapura selaku kuasa hukum korban saat ditemui wartawan mengatakan, majelis hakim memiliki pertimbangan sidang perkara kejahatan seksual dilakukan FS digelar secara daring.
“Saya memberikan apresiasi kepada majelis hakim dan bisa menerima alasan sidang digelar via zoom demi kepentingan terbaik anak,”ucap Ipung–sapaan Siti Sapura, saat ditemui seusai sidang.
Ia juga mengapresiasi surat dakwaan dibacakan JPU Ni Putu Widyaningsih dengan sangkaan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak.
“Saya yakin JPU membuktikan dan akan terbukti adanya dugaan kebohongan, bujuk rayu, dan persetubuhan korban di salah satu toilet mall,” tegas Ipung.
Ipung mengingatkan kembali pada Pasal 81 ayat (2), yaitu ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
“Jelas tidak ada alasan pembenar suka sama suka atau tidak ada paksaan. Jadi, ada bujuk rayu, tipu muslihat di sini dan kedepannya akan dibuktikan oleh JPU,” tegasnya.
Sementara itu, penasihat hukum terdakwa FS merasa keberatan atas kehadiran Ipung di ruang sidang.
“Mereka katanya merasa terganggu dengan hadirnya saya. Saya hanya ingin memberi edukasi kepada anak-anak Indonesia dan pengacara advokasi, kita dilindungi undang-undang. Bahkan, baik anak pelaku atau anak korban sama-sama mendapat hak menunjuk kuasa hukum. Lalu, bagaimana ceritanya seorang pengacara menunjuk saya dan mengatakan dia keberatan atas kehadiran kuasa hukum korban di ruang sidang, dengan alasan JPU-lah yang akan menggantikan kuasa hukum korban? Nah, itu apa loh maksudnya? Tolong belajar lagi tentang Undang-Undang Advokat,” ucapnya. (dum)
