DENPASAR – Organisasi Gerakan Mahasiswa Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (FRONTIER) Bali bersama (Komite Kerja Advokasi Lingkungan (KEKAL) dan WALHI Bali melakukan aksi atas respon terhadap pembahasan dan pengesahan Draft Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh DPR RI pada, Selasa (6/12/2022). Dalam aksinya yang berlangsung didepan Monument Perjuangan Rakyat Bali, Renon Denpasar, peserta aksi menuntut agar pembahasan RKUHP ditunda sampai pasal bermasalah dicabut.
I Made Juli Untung Pratama, S.H., M.Kn dari Divisi Advokasi KEKAL Bali yang hadir pada aksi kali ini juga turut mengkritisi adanya pasal-pasal bermasalah terutama yang mengatur terkait tindak pidana lingkungan hidup. Pasal-pasal tindak pidana lingkungan hidup yang tercantun draft RKUHP dianggap sangat berpihak terhadap penjahat lingkungan serta mengecilkan sangsi pidana bagi penjahat Lingkungan.
“Pasal tindak pidana lingkungan hidup pada RKUHP bermasalah,” pekik Untung Pratama dalam orasi.
Sementara Made Krisna Dinata, S.Pd selaku Direktur WALHI Bali yang turut hadir dalam aksi tersebut melihat banyaknya permasalahan terhadap pasal-pasal di draft RKUHP tersebut yang bersifat karet dan mengancam hak-hak fundamental rakyat untamanya dalam beraspirasi dan mengemukakan pendapat, terlebih lagi tumpulnya sangsi bagi penjahat lingkungan dalam draf RKUHP.
“Banyaknya pasal-pasal karet yang masih terakomodir tersebut berpotensi menjerat siapa saja ke penjara akibat melakukan kritik yang ditafsir dianggap menghina,” ujarnya.
Selanjutnya, Anak Agung Gede Surya Sentana Sekjend FRONTIER Bali menjelaskan, kalau sejarah Demokrasi di Indonesia telah menunjukan bahwa pasal penghinaan presiden dan pasal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara sebelumnya telah dihapus lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No : 013-022/PUU-IV/2006 dan putusan MK No : 6/PUU-V/2007 dengan alasan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan kebebasan menyatakan pikiran dengan lisan maupun tulisan.
“Adanya pasal karet dan bermasalah yang terakomodir dalam draft RKUHP senyatanya bertentangan dengan hak-hak dasar dan kebebasan warga negara yang ditegaskan dalam UUD 1945 terutama pasal 28,”ujarnya.
Gubernur dan DPRD Bali Diminta Segera Bersurat agar DPR RI Segera Mencabut Semua Pasal Karet
Menurutnya, DPR yang ingin mengesahkan Draft RKUHP yang penuh pasal karet dan bermasalah ini sama dengan ingin membangkitkan pasal warisan jaman kolonial yang ingin membungkam suara kritis rakyat.
Gung Surya menyatakan dirinya geram dengan pembahasan RKUHP pada Senin, 6 Desember 2022 oleh DPR RI yang dilakukan secara tiba-tiba dimana pasal-pasal mengancam demokrasi dalam draft RKUHP ini sangat bertentangan dengan semangat reformasi, terlebih dalam berbagai pembahasannya tidak melibatkan parstisipasi publik yang pengesahannya seakan dikebut.
“Kami menuntut Gubernur Bali dan DPRD Bali untuk bersurat kepada DPR RI secara kelembagaan guna mencabut seluruh pasal karet karena mengancam kebebasan berekspresi dan berpendapat,”pungkasnya. (arn/jon)
