BULELENG – Pemandangan umum fraksi dan gabungan fraksi DPRD Kabupaten Buleleng atas Ranperda tentang Perubahan APBD Buleleng Tahun 2022, disikapi serius Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana. Selain menyatakan sependapat dengan usul, saran serta masukan yang disampaikan, dewan juga diajak menyelesaikan agenda yang menjadi tugas eksekutif dan legislatif, membahas RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dengan semangat kebersamaan.
“Bukan hanya dalam mewujudkan APBD Buleleng yang aspiratif, tapi juga APBD yang dapat menjadi pendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng,” tandas Pj. Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana saat menyampaikan tanggapan atas pemandangan umum fraksi terhadap RAPBD Perubahan Tahun 2022 di hadapan Rapat Paripurna DPRD Buleleng, Selasa (20/9/2022).
Selain sebagai wujud kebersamaan, sinergitas pemerintahan daerah, Kepala BKPSDM Provinsi Bali ini juga mengapresiasi usul, saran, masukan serta pertanyaan konstruktif yang disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap penyusunan Ranperda tentang Perubahan APBD T.A. 2022.
“Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Buleleng, yang secara umum telah memberikan dukungan dan masukan terhadap nota pengantar, Ranperda tentang Perubahan APBD Buleleng Tahun Anggaran 2022,” tegasnya.
Ia menyatakan sangat sependapat dengan usul, saran dan masukan terkait rekrutmen tenaga Non ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).”Saat ini telah dilakukan pendataan dan saya harapkan tidak ada yang tercecer, sehingga dapat kita usulkan kepada pemerintah pusat sesuai dengan surat edaran Menpan-RB,” ujarnya.
Setelah pendataan, kata Lihadnyana, selanjutnya juga harus diperjuangkan bersama yakni sistem rekrutmen P3K. “Satu contoh, yang kita usulkan kepada pemerintah pusat, pada rekrutmen P3K agar memprioritaskan tenaga kontrak yang sudah terdata.Itu satu, kemudian terhadap keputusan untuk meloloskan P3K agar diupayakan sedapat mungkin diserahkan kepada pemerintah daerah. Itu upaya kami, pasti kami memikirkan nasib mereka,” tegasnya.
Ia juga menyatakan sangat sependapat untuk segera menetapkan lahan pertanian menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya mendorong percepatan peningkatan investasi daerah.
“Pendataan lahan pertanian sudah dilakukan dinas pertanian, saya harapkan bisa segera dikoordinasikan dengan Dinas PUTR untuk ditetapkan menjadi LP2B untuk untuk peningkatan investasi daerah,” tandasnya.
Terkait pemblokiran Kartu Indonesia Sehat (KIS), Pj Bupati Buleleng asal Desa Kekeran Kecamatan Busungbiu ini menyatakan, segera ditangani Pemkab Buleleng bersama instansi terkait dan BPJS Kesehatan.
“Sebelumnya, saya sudah membahas hal ini dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Saya memang tidak suka menunda waktu. Bulan ini akan saya selesaikan, masalah ini harus kita selesaikan secepatnya karena menyangkut hak dasar bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Buleleng,” tandas Lihadnyana diapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buleleng.
Senada dengan Pj Bupati Buleleng, Gede Supriatna selaku Ketua DPRD Buleleng menyatakan sepakat untuk menyusun APBD Buleleng Aspiratif. “Pimpinan dan anggota dewan sepakat membahas secara maraton RAPBD Perubahan Tahun 2022 sehingga bisa segera ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Buleleng,” pungkasnya. (kar,dha)
