BULELENG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, Rabu, 24 Juni 2026 membuka sekaligus memimpin rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Bali.
Selain menegaskan pentingnya rapat koordinasi, pada rakor yang digelar secara daring juga ditekankan penguatan sinergi antara TKPK Provinsi Bali bersama TKPK Kabupaten/Kota se-Bali sebagai kunci dalam mempercepat pengentasan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Bali.
“Ada dua kata kunci yang harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, yakni penguatan sinergi dan percepatan,” tandas Sekda Dewa Indra saat memimpin rapat daring Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Bali Tahun 2026.
Pada rakor yang diikuti Wakil Bupati (Wabup) Buleleng Gede Supriatna melalui Ruang Buleleng Command Center Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (BCC-Diskominfosanti) Buleleng tersebut juga ditegaskan penurunan kemiskinan tidak boleh berjalan seperti biasa.
“Kita harus melakukan percepatan agar angka kemiskinan dapat turun secara signifikan dalam waktu yang lebih cepat. Berdasarkan data terbaru, persentase penduduk miskin di Provinsi Bali tercatat sebesar 3,42 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4 persen,” jelasnya.
Capaian ini menempatkan Bali sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah secara nasional.
“Meski demikian, capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Kemiskinan harus ditekan hingga titik terendah, melalui kerja sama lintas sektor, baik aspek kelembagaan, penganggaran maupun pelaksanaan program,” jelasnya.
Selain keberhasilan pada penurunan angka kemiskinan, kata Sekda Indra, Provinsi Bali juga meraih prestasi dalam penanganan stunting.
“Beberapa kabupaten/kota di Bali meraih penghargaan tingkat nasional atas kinerja terbaik dalam percepatan penurunan stunting. Capaian ini sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, saat ini Bali mendapat kepercayaan pemerintah pusat sebagai satu-satunya provinsi yang dijadikan pilot project program digitalisasi secara menyeluruh hingga kabupaten/kota.
“Kesempatan tersebut diharapkan mampu memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.
Sekda Indra berharap, rakor yang menghadirkan narasumber dari Staf Khusus Kenmendagri,Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses, Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BP Taskin) serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuwangi dapat merumuskan strategi pengentaskan kemiskinan.
“Rapat Koordinasi TKPK Provinsi Bali Tahun 2026 tidak hanya merupakan agenda rutin yang wajib dilaksanakan setiap tahun, tetapi juga menjadi wujud komitmen Pemprov Bali dalam memantapkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Terdapat tiga strategi utama pengentasan kemiskinan, pertama, bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan ekonomi kreatif, serta perluasan peluang usaha.
Yang kedua, lanjut Dewa Indra, mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui berbagai program bantuan seperti pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.
“Yang ketiga adalah memfokuskan intervensi pada kantong-kantong kemiskinan agar program penanggulangan dapat lebih tepat sasaran,” tandasnya.
Melalui momentum rakor ini, ia juga berharap program-program yang telah direncanakan dalam RKPD maupun RPJMD dapat semakin terintegrasi dengan Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Nasional.
“Keselarasan perencanaan dan pelaksanaan program tersebut diharapkan mampu mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan secara nyata di lapangan. Dengan kerja bersama yang terintegrasi dan berkelanjutan, Provinsi Bali diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata serta mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Bali,” tegasnya.
Menyikapi arahan tersebut, Wabup Gede Supriatna yang juga Ketua Tim TKPK Kabupaten Buleleng mengaku optimis dengan sinergi lintas sektor serta validasi data yang terintegrasi, penanggulangan kemiskinan termasuk kemiskinan ektrem dapat dilaksanakan lebih maksimal dan tepat sasaran.
“Sinergi lintas sektor yang selama ini telah terbangun baik harus terus diperkuat melalui evaluasi dan penyelarasan program agar upaya pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif,” tandasnya.
Sikap optimisme juga diperkuat dukungan DPRD Kabupaten Buleleng yang telah menyetujui dan mengesahkan Ranperda tentang Penanggulangan kemiskinan menjadi Perda Kabupaten Buleleng.
“Dengan sinergi lintas sektor yang didukung oleh payung hukum yang kuat, kita semakin optimis program kegiatan penanggulangan kemiskinan serta penurunan angka prevalensi stunting dapat lebih diptomalkan,” pungkasnya.(*)
