DENPASAR – Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali secara tegas menyebutkan, PDIP Bali menjadi partai terdepan menjaga dan melestarikan adat dan budaya Bali. Hal itu terbukti, sampai saat ini belum ada partai politik yang menggelar kegiatan Lomba Cerdas Cermat (Utsawa Widya Tarka) Susastra Bali ditengah pandemi Covid-19. Jangankan partai politik, pemerintah Provinsi dan kabupaten kota di Bali yang semestinya lebih awal bisa melaksanakan, tetapi sampai ini belum bisa melaksanakan.
Penegasan itu disampaikan Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster saat memberikan sambutan pada final lomba Cerdas Cermat (Utsawa Widya Tarka) Susastra Balu di Sekretariat DPD PDIP, Senin 14 Juni 2021. Pada final lomba cerdas cermat yang digelar PDIP, sebelumnya sudah digelar babak penyisihan di masing-masing kabupaten kota di Bali. Para jawara di kabupaten kota lolos ke babak final Lomba cerdas cermat susastra Bali ini yakni SD 1 Mengwi Kabupaten Badung, SD 6 Gianyar dan SD 4 Subagan Karangasem.
Peserta ditingkat SMP yang masuk ke final yakni SMP Negeri 1 Mendoyo Kabupaten Jembrana, SMP Negeri 2 Semarapura Klungkung dan SMP Negeri 1 Tabanan. Sementara tingkat SMA yang lolos ke final yakni SMA Negeri 1 Abiansemal Badung, SMK Negeri 1 Amlapura Karangasem dan SMK Sarawati 1 Klungkung.
Menurut Wayan Koster yang juga Gubernur Bali ini, lomba cerdas cermat susastra Bali ini seharusnya Kadis Kebudayaan yang mestinya lebih cepat dan bisa melaksanakannya sebelum PDIP. Partai PDIP menggelar lomva ini dirangkaikan dengan HUT PDIP ke 48 di tahun 2021.
“Langkah partainya lebih cepat ketimbang birokrasi. Ini ideologi partai, instruksi Ketua Umum Partai PDIP Ibu Megawati sudah jelas agar merawat kebudayaan Bali dengan baik,” katanya.
Wayan Koster menambahkan, sejak babak penyisihan, dirinya mengikuti terus kegiatan lomba ini secara virtual. Koster mengakui soal-soal yang disampaikan para juri diakui sangat susah. Meski demikian, para peserta lomba mampu menjawab semua soal dan benar. Hal ini menurutnya luar biasa dan lomba cerdas cermat susastra Bali ini, bagian pelaksanakan pembangunan Bali sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali menuju Bali era baru yang didalamnya ada program priorotas guna memperkuat adat istiadat dan seni budaya Bali sebagai warisan leluhur yang adhiluhung.
Dalam menjaga adat budaya Bali pemerintah Provinsi Bali telah membuat sejumlah Peraturan sebagai landasan hukum yang kuat. Diantaranya Perda 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dan Perda 4 tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Adat Bali dan Pergub 2019 tentang Penggunaan Busana Adat Bali dan perlindungan penggunaan bahasa dan sastra Bali serta bulan bahasa Bali.
“PDIP sebagai partai berdasarkan ideologi Pancasila dan ajaran Bung Karno, berkewajiban untuk menjalankan agar adat dan budaya Bali dapat terjaga dengan baik. Bali sangat dikenal diseluruh dan tidak ada yang mengalahkan Bali dalam peradaban Kebudayaan Bali dan ini sebagai kekuatan untuk menjaga peradaban,”pintanya.
Gubernur Koster mengingatkan kepada peserta lomba agar pada kehidupan sehari-sehari di rumah tangga dan keluarga hendaknya lebih banyak mempergunakan bahas bali. Kalau mempergunakan bahas inggris hendaknya digunakan pada tempat kerja. “Kalau dirumah gunakan bahasa bali, memanggil orang tua jangan ada sebutan papi dan mama, panggil bape dan meme, kalau yang lebih tua panggil nanang,” imbuhnya dengan ligat Bulelengnya disambut tawa.
Sementara Ketua Panitia Lomba Cerdas Cermat Utsawa Widyatarka Susastra Bali, Gusti Ayu Diah Werdhi Sri Kandi mengatakan, PDIP Perjuangan menggelar berbagai kegiatan lomba srrangkaian HUT PDIP ke 48 tahun 2021 ini, sebagai upaya PDIP Bali mengimplementasikan visi misi Gubernur Bali. Sebab, anak muda di zaman sekarang semakin jarang mempergunakan bahasa Bali.
Politisi PDIP asal Jembrana ini mengatakan, dengan era globalisasi sekarang ini dipastikan budaya Bali bisa semakin tergerus. Olehkarenanya dengan cara seperti ini yang dilakukan untuk mengajegkan bahas bali dan ternyata masyarakat dari generasi muda sangat antosias. Kedepan, PDIP akan terus melaksanakan kegiatan seeperti ini untuk mengajegkan dan melestarikan adat dan budaua Bali. Bahkan para wakil rakyat juga harus diberikan pelatihan karena mereka sering turun ke masyarakat dan dituntut berbahasa bali halus saat bertatap muka dengan masyarakat.
“Kami berharap, Perda dan Pergub sudah ada, dengan adanya landasan hukum tersebut saya berharap pemerintah kabupaten kota bisa mengimplementasikan,” pungkasnya. (arn)
