DENPASAR – Polda Bali membangun posko di lima titik jalur perlintasan keluar masuk Bali. Posko tersebut sebagai penyekatan terhadap pemudik sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 tahun 2021 tentang pengendalian transportasi massa Idul Fitri 1442 H.
Direktur Lalu Lintas Polda Bali Kombes Indra mengungkapkan, penyekatan itu dalam rangka untuk menekan penyebaran Covid-19 saat liburan panjang Idul Fitri. “Kami rancang lima titik penyekatan terhadap pemudik masing-masing di simpang tiga Umanyar Denpasar, simpang tiga Megati Tabanan, Gilimanuk, simpang empat Masceti Gianyar dan simpang tiga Padang Bai Karangasem,” ungkap Kombes Indra, Senin 12 April 2021.
Kombes Indra menegaskan, semua kendaraan yang melintas di lima titik penyekatan itu mulai 6 Mei sampai 17 Mei 2021 akan diperiksa secara ketat baik penumpang, barang bawaan, maupun kelengkapan kendaraan. “Bagi yang melanggar akan diproses sesuai peraturan yang berlaku,”tegasnya.
“Seperti tahun lalu, tahun ini juga dilarang mudik. Larangan itu sesuai dengan peraturan kementerian terkait. Kepada seluruh masyarakat saya mengajak untuk memaklumi. Larangan ini demi menekan penyebaran Covid-19 untuk kesehatan kita bersama,” ungkap Kombes Indra.
Surat Kemenhub Nomor PM 13 tahun 2021 tentang pengendalian transportasi masa Idul Fitri 1442 H itu sendiri mengatur semua transportasi darat, laut, dan udara. Khusus untuk transportasi darat yang dilarang adalah kendaraan bermotor umum, seperti bus dan mobil penumpang. Selain itu kendaraan bermotor perseorangan, seperti mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor, serta kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.
Ada beberapa pengecualian, yakni kendaraan untuk kunjungan keluarga yang sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia, ibu hamil dengan satu orang pendamping. Kendaraan untuk kepentingan melahirkan maksimal dua orang pendamping. Kendaraan pelayanan kesehatan yang darurat. Mobil barang khusus angkut barang, bukan penumpang.
Selanjutnya kendaraa ASN, BUMN, BUMD, TNI/Polri, karyawan swasta disertai dengan tanda tangan basah pimpinan lembaga/perusahaan. Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara. Kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah. Angkutan penyeberangan (Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Kayangan-Potatano dan juga penyeberangan yang lain), dan lainnya.
Pengawasan di lapangan akan dilakukan polri dibantu TNI, Kemenhub, dan Dinas Perhubungan di daerah, untuk kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor perseorangan. Adapun titik penyekatan akan dilakukan di 333 titik pada akses utama keluar dan masuk jalan tol dan non-tol, terminal angkutan penumpang, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan. (dum)
