DENPASAR – Perjuangan I Gusti Agung Suadnyana mendapat keadilan atas laporannya terkait dugaan memanipulasi uang sewa lahan milik Banjar Delod Peken, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, sepertinya masih jauh dari harapan. Sebab, Polda Bali belum ada kejelasan sampai mana penanganan perkara tersebut. Padahal, penyidik sudah menetapkan salah seorang berinisial NPW sebagai tersangka sejak 2018 tapi sampai sekarang tak kunjung diadili.
Sebelumnnya, Kasi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Baki A. Luga Herliano mengatakan sudah mengembalikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke penyidik Polda Bali. Terkait hal itu, Wadir Reskrimum Polda Bali AKBP Suratno justru menyampaikan pengembalian SPDP sebagai sesuatu yang wajar. “Pengembalian SPDP oleh Kejati Bali adalah hal biasa,” ungkapnya, Jumat (20/11/2020).
AKBP Suratno mengaku tidak mengingat adanya perkara tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pengembalian SPDP merupakan petunjuk dari jaksa agar berkas dilengkapi . “Kalau pengembalian SPDP itu artinya masih berproses, bukan berarti kasusnya dihentikan. Biasanya itu petunjuk dari Jaksa,” tegas perwira melati dua di pundak ini.
Seperti diwartakan, dugaan memanipulasi uang sewa lahan milik Banjar Delod Peken, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, Gianyar, menetapkan seorang tersangka berinisial NPW yang merupakan salah satu tokoh di daerah setempat.
Hanya, pelapor I Gusti Agung Suadnyana yang juga warga setempat mempertanyakan kelanjutan proses hukum tersebut karena sampai sekarang perkaranya belum masuk persidangan.
Kasus ini berawal dari NPW yang masih menjabat Kelian Banjar Delod Peken diberi kuasa menyewakan lahan milik banjar seluas 56 are. Dalam rapat banjar, disepakati harga sewa lahan Rp 3 juta per tahun.Tersangka menyewakan lahan kepada warga asing selama 25 tahun. Belum habis masa kontrak, penyewa memperpanjang kontrak selama 28 tahun.
Diduga, tersangka menaikkan harga sewa dari Rp 3 juta per tahun menjadi Rp 3,3 juta. Ini diketahui ketika ada dana pembayaran sewa lahan masuk ke rekening banjar. “Awalnya, dana lebih tersebut dikatakan dana titipan. Prajuru mencoba menelusuri ke pengontrak dan menemukan adanya akta bahwa kontrak tanah Rp 3,3 ribu per tahun. dari temuan ini, kasusnya kemudian dilaporkan ke Polda Bali,”ungkapnya.
