DENPASAR – Komisi VI DPR RI mendesak agar musyawarah mufakat penyelesaian masalah nasabah Solid Gold Berjangka (SGB) visa dipercepat. Semua dana nasabah yang diinvestasikan dari Bali segera dapat dikembalikan secara utuh sehingga tidak ada korban lagi berjatuhan hingga membuat nasabahnya stress.
Hal itu terungkap dalam kegiatan penyerapan aspirasi (Reses) yang dilakukan Komisi VI DPR RI yang sipimpin langsung oleh pimpinan rombongan DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih di Balai Induatry Creatif Center (BICC), Denpasar, Rabu (14/10). Hadir dalam pertemuan tersebut anggota Komisi VI Dapil Bali Nyoman Parta (Fraksi PDIP) dan Putu Supadma Rudana (Demokrat). Hadir juga Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti).
Dalam pertemuan nasabah SGB yang difasilitasi Gde Sumarjaya Linggih, semua perwakilan nasabah satu persatu diberikan kesempatan menyampaikan pengaduan terkait dana yang distorkan dengan janji keuntungan 5 sampai 10 persen. Tergiur dengan keuntungan besar dan berlipat serta janji manis yang dijanjikan marketing SGB, nasabah SGB rela meminjam dana meski dengan bunga 20 persen sebulan. “Karena janji marketing SGB, dalam hitungan 5 hari dana yang distorkan akan bisa kembali dan meraih untung,”ujar nasabah SGB yang mengaku bernama ibu Agung.
Kenyataannya sampai saat ini tidak ada kejelasan dan hutangnya terus menumpuk hingga membuat hampir stress. Musyawarah sudah dilakukan tetapi sampai saat ini tidak ada kejelasan kapan pengembalian dana dilakukan. “Tuntutan kami hanya satu, dana kami bisa kembali semuanya secara utuh, titik,”tegas ibu Agung.
Menanggapi berbagai keluhan dan pengaduan yang disampaikan nasabah SGB, proses penyelesaian sudah berjalan. Oleh karenanya, seperti apa kemajuan dari penyelesaian ini, DPR RI mengundang secara khusus jajaran Bappepti untuk ikut hadir memberikan penjelasan perkembangan terhadap musyawarah yang dilakukan.
Politisi Golkar asal Buleleng Bali ini mengakui, penyelesaian ini dipastikan membutuhkan waktu panjang. Dari penjelasan Bappepti, beberapa pertemuan sudah dilakukan dan Komisi VI DPR RI meminta secara detail dan terinci hasil-hasil pertemuan dari musyawarah mufakat yang disepakati. Bappepti sudah bekerja dan sudah menghentikan penyetoran modal. Hanya saja Bappepti melakukan pengawasan perdagangan berjangka ini sesuai dengan aturan yang ada. Bappepti tidak bisa mengawasi seluruhnya sampai yang terdepan disaat penyetoran modal oleh nasabah. Bappepti melakukan pengawasan ketika ada pengaduan dari masyarakat dan diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah mupakat. “Tadi Bappepti sudah ada menyampaikan detail perkembangan hasil pertemuan dan 19 Oktober akan disanpaikan lagi hasil pertemuan yang dilakukan 11 Oktober lalu, “pungkasnya.
Sementara terkait dengan kegiatan reses lainnya, Komisi VI menyoroti keberadaan BCIC ini sejauh mana mempengaruhi dampak terhadap tenaga kerja dan perkembangan UMKM di Bali. Sebab, dampak Covid-19 ini memiliki dampak besar terhadap perekonomian masyarakat Bali. Banyak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Ternyata, Covid-19 juga berdampak pada kegiatan pelatihan usaha ekonomi kreatif di balai pelatihan BICC. Terbukti peserta pelatihan juga turun hingga 50 persen. (arn)
