GIANYAR – Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar, Agus Wirawan Eko Saputro menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) “Kolaborasi Data Dalam Implementasi Pariwisata Berkualitas di Kabupaten Gianyar” yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Gianyar, Selasa, (9/7/2024).
Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan pariwisata di Kabupaten Gianyar yang harus mengikuti perubahan terutama dalam hal digitalisasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agus Wirawan Eko Saputro menyampaikan, tujuan orang melakukan wisata adalah ingin rileks dan bersantai dan Gianyar merupakan salah satu destinasi pariwisata Internasional. Salah satunya kawasan Ubud.
“Ubud apabila tidak dijaga dengan baik maka dari tahun ke tahun akan menimbulkan turunnya jumlah wisatawan karena beberapa masalah yang ada, salah satu masalahnya yaitu kemacetan,” ujarnya.
Menurutnya, hal itu bukan tanpa solusi. Pemerintah daerah harus tegas jarak tiga meter dari jalan itu tidak ada bangunan, namun pada kenyataannya banyak bangunan di pinggir jalan tanpa adanya area parkir dan langsung ke jalan, yang justru menambah masalah dari kemacetan itu sendiri.
“Sehingga harus mempunyai visi misi yang sama dan harus berdiskusi untuk mencari solusi,” ungkapnya.
United Nation World Tourism Organization (UNWTO) merupakan organisasi pariwisata dunia, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Pariwisata) mengacu pada UNWTO dan harus dilaksanakan sampai pemerintahan tingkat daerah, serta tempat Pariwisata harus mempunyai sertifikat Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainablility (CSHE).
Itu merupakan bentuk kerja sama antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) yang telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk meningkatkan jaminan kepada wisatawan dan masyarakat bahwa produk dan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi protokol kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan.
Tak hanya itu, pengelolaan dan pembuangan limbah pelaku pariwisata harus berpedoman pada Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga lingkungan tetap terjaga dan tidak tercemar oleh limbah dari tempat pariwisata, karena apabila pembuangan limbah yang mencemari lingkungan akan berdampak negatif bagi lingkungan hidup.
“Akan ada konsekuensi pidana apabila mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan,”jelasnya.
Eko Saputro menegaskan, potensi pelaku pariwisata yang melanggar Peraturan Perundangan-undangan masih dapat terjadi. Misalnya, air tanah yang banyak asal melakukan pengeboran tanpa izin dari instansi berwenang sehingga tidak dipantau oleh pemerintah.
“Lambat laun air tanah pasti berkurang, apabila air sudah berkurang maka kemakmuran juga akan berkurang, dan wisatawan akan meninggalkan tempat pariwisata kita,” tegasnya.
Kendala lainnya yaitu pramuwisata banyak yang dari luar yaitu WNA yang menjadi Guide, sehingga akan merenggut salah satu mata pencaharian masyarakat lokal. Jika Pengusaha Pariwisata ada yang mengalami kendala dengan masyarakat sekitar, pengusaha bisa mengadu ke Kejaksaan, dan Kejaksaan bisa tangani melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
“Kami akan memberikan pelayanan hukum secara gratis, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan Kejaksaan kepada masyarakat, dan kami juga memberikan Pendampingan dan Bantuan Hukum kepada Pemerintah, BUMN dan BUMD, dan bagi para pelaku pariwisata juga kami bisa memberikan Bantuan Hukum,” jelasnya.
Selain itu, Kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam pengawasan orang asing.
“Apabila ada orang asing yang berulah atau terindikasi melakukan tindak pidana masyarakat dapat melaporkan ke Kejaksaan dan kami akan tangani dengan tuntas yang nantinya kami akan berkoordinasi baik itu dengan Imigrasi ataupun Kepolisian, karena semua masalah ada solusinya apabila ditangani dengan serius,” tandasnya. (jay)
