DENPASAR- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali hari ini menggelar Rapat Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2024. Rapat ini Rapat ini dilaksanakan bertempat di Aula Dharmawangsa, Kanwil Kemenkumham Bali, Senin (19/2/2024).
Rapat ini bertujuan untuk membahas hasil evaluasi WBBM tahun 2023, mengukur kinerja, dan menyusun rencana prioritas hingga pemenuhan data dukung yang diperlukan untuk mencapai predikat WBBM tahun 2024. Kanwil Kemenkumham Bali merupakan salah satu satuan kerja yang diusulkan menuju WBBM tahun 2024 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Mamur Saputra selaku Ketua Tim Zona Integritas Kanwil Kemenkumham Bali menjelaskan bahwa rapat ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan, hambatan, dan solusi yang dihadapi oleh satuan kerja dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan zona integritas bukanlah kontestasi, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah.
“Pembangunan zona integritas merupakan role model dari reformasi birokrasi. Kita harus mampu menciptakan birokrasi pemerintah yang berkinerja tinggi, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Kita juga harus menerapkan prinsip-prinsip good governance, seperti partisipasi, akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas, dan efisiensi,” tutur Mamur Saputra.
Kepala Subbagian Humas, RB, dan TI, I Nengah Sukadana menyampaikan beberapa rencana kerja dalam mewujudkan Zona Integritas menuju WBBM tahun 2024, antara lain:
– Masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) Menyusun Rencana Prioritas tahun 2024,
– Pemenuhan Data Dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi,
– Pemenuhan Data Dukung Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil LKE Pembangunan ZI,
– Memperhatikan Penamaan File dalam penguploadan data dukung pada Aplikasi E-RB,
– Masing-masing pokja melakukan Evaluasi Mandiri melalui Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri ZI,
– Mengevaluasi Sarana Prasarana Fasilitas Layanan Publik (Pelayanan Publik Berbasis HAM), dan
– Mengevaluasi Inovasi yang telah berjalan, apakah masih efektif atau perlu diperbaharui.
“Mari kita bersama-sama bekerja keras dan bersinergi untuk mewujudkan Kemenkumham Bali yang berpredikat WBBM” ucap Sukadana.
Rapat ini merupakan langkah awal yang penting dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan ZI menuju WBBM Tahun 2024. Diharapkan dengan komitmen dan kerja sama dari seluruh pegawai, Kanwil Kemenkumham Bali dapat meraih predikat WBBM pada tahun 2024.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Administrasi, Mamur Saputra, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bali, Alexander Palti, dan Tim Pembangunan ZI dari Kanwil Kemenkumham Bali.(*/jon)
