GIANYAR – Bawaslu Gianyar telah melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran saat pemungutan suara pemilihan presiden dan wakil presiden di TPS 14 Desa Pering.
Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Senin (19/2/2024) diputuskan melakukan pemungutan suara ulang (PSU).
Pantaun WARTA BALI, pemerikaan dilakukan sejak pagi hingga pukul 02.00 WITA. Hadir dari pihak Kejari Gianyar sebagai pendamping dan para KPPS disuport oleh perbekel setempat.
“Karena ini warga kami, kami beri dukungan moril saja. Kalau proses saat itu kami tidak tahu tiba-tiba ada permasalahan ini,” ujar Perbekel Pering Toufan Meiyanto.
Kepala Bawaslu Gianyar I Wayan Hartawan mengatakan, pihaknya telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap semua KPPS di TPS 14 Desa Pering saat pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
“Kami meminta klarifikasi terkait peran dan tugasnya, berkenaan dengan proses dan mekanisme saat itu,” ujarnya.
Hartawan mengungkapkan, kejadian ini bermula diketahui karena adanya salah absen tanda tangan oleh pemilih. Hasil pemeriksaan dan penelitian, ternyata ada dua pemilih asal Jakarta mencoblos di TPS 14 Desa pering sehingga diputuskan melakukan pemungutan suara ulang pada Rabu (21/2/2024).
“Terkait PSU sesui dengan kewenangan kami di tingkatan bawaslu, memerika dan menelitik, proses pemungutan suara, ada ditemukan dua warga Jakarta yang menggunakan hak pilih di TPS itu. Sesuai ketentuan mereka tidak boleh melakukan pemilihan disitu,” ujarnya.
Seharusnya, kata Hartawan, dalam regulasi warga yang tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB dapat memberikan hak pilihnya menggunakan EKTP dengan catatan basisnya adalah warga kelurahan atau desa tersebut.
“Hanya warga sana yang boleh, apa lagi warga Jakarta itu tidak boleh. Dimana dua warga tersebut KTP Jakarta dan C Pemberitahuanya juga Jakarta,” jelasnya.
Harwatan menyebut KPPS 14 Desa Pering diisi oleh pemula. Menghindari trauma jika ditugaskan lagi dalam hajatan yang sama, Hartawa mengatakan diharapkan kapasitas SDM benar-benar diperhatikan. Selain itu pelaksanaan bimbingan teknis diharapakan diperhatikan,
“Kami Bawaslu menekankan mitra kami KPU dalam memberikan bimbingan teknis baik KPPS dan PPS karena proses dah tahapannya ada di bawah di sana,” tandas Hartawan. (jay)
