MANGUPURA – Tindak lanjuti arahan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Sekda I Wayan Adi Arnawa mengumpulkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Camat, di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung, Rabu (3/1/2024), guna memberikan arahan terkait optimalisasi pelaksanaan program kerja di tahun 2024 dalam hal pelayanan publik
“Berdasarkan arahan Bapak Bupati/Wakil Bupati, saya mengumpulkan jajaran Kepala OPD dan seluruh Camat di Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka introspeksi dan evaluasi dalam membahas kelemahan-kelemahan kita di tahun 2023, agar di tahun 2024 kita bisa mengakselerasi percepatan pelayanan publik kepada masyarakat di segala sektor,” kata Adi Arnawa.
Salah satu hal yang disorotnya dalam rapat tersebut adalah soal maraknya pengaduan masyarakat Badung di media sosial, terkait keluhan di bidang publik yang meliputi sektor infrastruktur, lingkungan, lalu lintas, kebencanaan, ekonomi, kesehatan hingga sosial budaya. Menurut Adi Arnawa, kinerja semua OPD harus digenjot lagi di tahun 2024, sehingga apabila ada keluhan masyarakat OPD bisa mencarikan solusi dan mengeksekusinya dengan cepat.
“Selama ini kinerja OPD sudah baik dalam melaksanakan visi misi Bapak Bupati/Wakil Bupati, namun kita harus tetap melakukan perubahan kearah yang lebih baik lagi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di berbagai sektor, terlebih Badung merupakan tujuan pariwisata internasional tentu peningkatan pelayanan sektor publik harus tetap kita fokuskan,” tegasnya.
Sekda Adi Arnawa juga terus mendorong OPD untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan interkoneksi data untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik. Dirinya menyampaikan bahwa Bupati Giri Prasta memiliki konsen yang sangat tinggi terhadap digitalisasi sebagai strategi untuk mengefisienkan cara kerja Pemerintah Kabupaten Badung.
“Digitalisasi Birokrasi, meliputi administrasi hingga ke pengaduan masyarakat akan mendorong peningkatan kualitas layanan pemerintah, sehingga berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat. Namun sesuai arahan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas digitalisasi ini bukan menambah aplikasi, namun mengintegrasikan berbagai layanan yang ada di seluruh OPD dalam satu platform aplikas,” pungkas Adi Arnawa. (litt)
