BULELENG – Mengawali tahun 2024, Fraksi Partai Golkjar (FPG) DPRD Kabupaten Buleleng menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) kinerja tahun 2023 dan proyeksi tahun 2024.
Selain aktivitas anggota fraksi dalam mengakomodir dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, dari hasil monev juga terungkap kebijakan anggaran pemerintah provinsi (Pemprov) Bali yang berdampak pada kebijakan anggaran kabupaten/ kota termasuk Buleleng yang patut menjadi perhatian.
“Dari laporan fraksi dan evaluasi yang kami lakukan, banyak hal, kinerja fraksi yang patut diapresiasi dan beberapa persoalan yang patut mendapatkan perhatian bahkan segera diteruskan kepada Pemprov Bali melalui wakil kita di DPRD Provinsi Bali,” ungkap Ketua DPD Partai Golkar Buleleng, Ida Gede Komang (IGK) Kresna Budi usai pertemuan di Sekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Buleleng, Selasa (2/1/2024).
Kresna Budi yang juga Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali menyebutkan beberapa persoalan yang akan disampaikan kepada Pj. Gubernur Bali melalui FPG DPRD Provinsi Bali atau komisi yang membidangi antara lain kebijakan angggaran Gubernur Bali sebagaimana tertuang dalam APBD tahun 2023, APBD Perubahan tahun 2023 dan APBD tahun 2024 yang mengacu pada visi Gubernur Bali periode 2018-2023.
“Kebijakan anggaran pada masa transisi kepemimpinan dan mengacu visi gubernur tanpa memperhatikan kondisi riil di lapangan merupakan awal persoalan. Sehingga, banyak terjadi keterlambatan pengerjaan fisik pembangunan konstruksi dan pembengkakan anggaran yang berdampak pada APBD dirancang devisit karena pendapatan asli daerah juga tidak sesuai ekspektasi,” ungkapnya.
Persoalan yang berdampak pada kebijakan APBD Kabupaten/Kota se-Bali, seperti alokasi dana dari BKK tentu harus disikapi secara serius.
Dari saran masukan anggota fraksi, kata Kresna Budi, persoalan yang muncul akibat kebijakan Gubernur Bali Periode 2018-2023 harus dibahas Pj. Gubernur Bali dan Sekda Provinsi Bali selaku Ketua TAPD bersama penjabat bersangkutan dan pansus anggaran DPRD Provinsi Bali.
“Sehingga keterlambatan dan pembengkakan anggaran proyek PKB Gunaksa dan Tower Turyapada yang tidak hanya berdampak devisitnya APBD Bali dan goncangnya APBD Kabupaten/Kota karena tidak teralisasinya BKK, bisa dibahas bersama-sama untuk mendapatkan solusi terbaik, saya yakin Pak Wayan Koster selaku Gubernur saat itu bisa memberikan solusi,” tandasnya.
Dengan keterbatasan PAD Bali dan transfer dana pusat, Kresna Budi berharap kebijakan APBD dilakukan berdasarkan skala prioritas, terutama menyangkut nafkah/insentif pegawai dan hajat hidup orang banyak.
“Sementara untuk pembangunan infrastruktur, kita sarankan agar direscedule terutama dalam hal pembiayaan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” pungkasnya. (kar/jon)
