BULELENG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng geber perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang ditangani selama tahun 2023. Selain 14 kasus tipikor yang sedang dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, upaya hukum banding, kasasi dan eksekusi, pada press reliese serangkaian peringatan Hari Anti Korupsi (Hakordia) tahun 2023 bertajuk ‘Paparan Upaya Penyelamatan Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Khusus’ juga barang bukti (BB) sitaan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau incrah.
“Ada 2 kasus tipikor dalam tahap penyelidikan, 1 kasus dalam tahap penyidikan, 1 kasus dalam tahap pra penuntutan, 4 kasus dalam tahap penuntutan, 1 kasus dalam upaya hukum banding, 2 kasus pada tahap kasasi dan 2 kasus dalam tahap eksekusi,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Buleleng Rizal Syah Nyaman saat menggeber penanganan perkara tipikor di Aula Kantor Kejari Buleleng, Selasa (12/12/2023).
Kajari Rizal didampingi Kasipidsus Bambang Suparyanto dan Ida Bagus Alit Ambara Pidada selaku Kasiintel sekaligus Humas Kejari Buleleng menandaskan total uang negara yang berhasil diselamatkan melalui perkara tipikor selama tahun 2023 sebesar Rp 153,298 Miliar.
“Uang negara tersebut berhasil diselamatkan melalui perkara tipikor LPD Anturan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau incrah, BUMDes Temukus, BUMDes Banjarasem dan perkara tindak pidana perpajakan yang masih dalam proses kasasi,” terangnya.
Selain perkara LPD Anturan dengan terpidana Nyoman Artha Wirawan, Kejari Buleleng melalui seksi pidana khusus juga segera mengeksekusi putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara dengan terpidana IDG Radhea.
“Sesuai dengan putusan kasasi yang menguatkan putusan banding, kita segera laksanakan eksekusi sesuai ketentuan yang berlaku berupa hukuman badan, denda dan uang pengganti,” tandasnya.
Dihadapan undangan dari Inspektorat, BRI, Kantor Pajak Pratama Singaraja, Kelian Desa Adat Anturan serta pengurus BUMDes terkait, Kajari Rizal juga memaparkan eksekusi yang dilakukan atas perkara LPD Anturan berupa pidana penjara 12 tahun terhadap terpidana Nyoman Artha Wirawan, membayar denda sebesar Rp 800 Juta subsidaer 1 tahun 4 bulan penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp 151.462.558.436,- subsidaer 3 tahun penjara.
“Pada pelaksanaan eksekusi nanti, tim akan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Kelian Desa Adat Anturan, pengurus LPD Anturan, BPN Buleleng dan BRI, terkait penyerahan barang bukti sitaan yang tidak hanya disetorkan kepada negara tapi juga kepada LPD dalam bentuk uang tunai Rp 661.269.556,-, sertpikat tanah atas nama LPD maupun terpidana dan pihak ketiga serta mobil. Pengembalian barang sitaan dilakukan berdasarkan putusan kasasi melalui mekanisme yang ada,” pungkasnya. (kar/jon)
