BULELENG – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali tahun 2024 sebesar Rp 2.813.672,-, naik sebesar Rp 100.000,- atau 3,68 % dari sebelumnya Rp 2.713.672,- mendapat apresiasi Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPC SPSI) Buleleng.
Penetapan UMP oleh Pemprov Bali, diharapkan dapat menjadi acuan bagi kabupaten/kota, khususnya Kabupaten Buleleng yang menetapkan UMK tahun 2024 sebesar Rp 2.716.206,49 mengalami kenaikan Rp 173.894,- atau 6,83 % dari sebelumnya sebesar Rp 2.542.312,33 sebagai dasar penyesuaian UMK Buleleng tahun 2024.
“Kami berharap UMK Buleleng tahun 2024 bisa disesuaikan dengan UMP Provinsi Bali yang ditetapkan tanggal 30 November 2023, karena Gubernur punya kewenangan sebagaimana diatur dalam PP No 51 tahun 2023 tentang Pengupahan,” tandas Ketua DPC SPSI Kabupaten Buleleng Luh Putu Ernila Utami usai mengikuti secara vitual aksi SPSI di Jakarta, Jumat (1/12/2023).
Ernila menegaskan UMP merupakan jaring pengaman dalam penetapan UMK Kabupaten/Kota sehingga UMK yang masih dibawah UMP harus disesuaikan.
“Lima kabupaten di Bali yakni Buleleng, Jembrana, Klungkung, Bangli dan Karangasem masih dibawah UMP meskipun sudah pakai rumus alpha maksimal sesuai dengan yang ada di PP 51. Dengan penetapan UMP oleh Gubernur maka UMK yang dibawah UMP wajib menyesuaikan UMP dan hari ini kawan-kawan buruh/pekerja masih memperjuangkan kenaikan upah 10 % dan aspirasi terkait penerapan PP 51 di Jakarta,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah hadir untuk menyelesaikan persoalan upah antara pekerja dengan perusahaan, antara lain dengan melakukan intervensi pada sistem perikatan kerja dimana para pekerja tidak lagi ditempatkan sebagai buruh, tapi asset perusahaan yang patut diperhitungkan dalam usaha termasuk neraca dan sistem pengupahan.(kar/jon)
