MANGUPURA – Pemkab Badung melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Komang Budhi Argawa menegaskan, menghormati proses hukum, terkait salah satu oknum staf-nya yang ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Badung.
Oknum ASN berinisial PS tersebut diduga melakukan tindakan pidana gratfikasi atau pungli, dengan modus bias meloloskan sebagai pegawai non ASN.
“Marilah kita menghormati proses hukum dan saya mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum,”tegas Budhi Argawa saat dikonfirmasi, Minggu (5/11/2023).
Mantan Kabag Hukum Setda Badung ini menegaskan, tindakan yang dilakukan PS adalah diluar fungsi, tugas dan wewenangnya selaku ASN yang bertugas di Dinas PMD.
Selama ini pihaknya mengaku belum pernah mendapatkan laporan atau pengaduan dari masyarakat, tentang prilaku yang bersangkutan.
“Kami selama ini belum pernah mendapatkan laporan mengenai prilaku yang bersangkutan. Sehingga apa yang dilakukan yang bersangkutan, terlepas dari pengamatan kami selaku Kepala Dinas,”akunya.
Agar kejadian serupa tidak terulang, pihaknya menyarankan kepada masyarakat untuk berhati-hati, dan tidak mudah percaya dengan janji-janji dari oknum yang mengaku bisa meloloskan sebagai pegawai di Pemkab Badung.
“Kalau ada menerima informasi adanya penerimaan pegawai, sebaiknya masyarakat mengecek langsung ke Pemkab Badung,”ujarnya.
Seperti diketahui, Kejari Badung menetapkan PS, oknum ASN Dinas PMD Badung sebagai tersangka, dan langsung melakukan penahanan. Modus tersangka dalam melakukan perbuatannya dengan cara menawarkan bantuan atau jasa kepada orang yang berkeinginan bekerja di Pemerintah Kabupaten Badung.
Agar bisa berjalan mulus dan diterima sebagai pegawai Non-ASN, tersangka meminta pembayaran sejumlah uang terhadap para orang tua atau calon pegawai non-ASN tersebut. (lit/jon)
