BULELENG – Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Buleleng menyatakan dapat menyetujui dan mendorong pembahasan lebih lanjut Ranperda tentang RAPBD tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Buleleng.
Selain menyatakan persetujuan, melalui pandangan umum yang disampaikkan masing-masing juru bicara (jubir), fraksi juga menyertakan usul, saran dan masukan antara lain terkait mandatory spanding, prioritas anggaran pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan potensi daerah dan BUMD untuk peningkatan PAD Kabupaten Buleleng.
“Seluruh fraksi menyatakan dapat menyetujui RAPBD tahun 2024 untuk dibahas lebih lanjut dan ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Buleleng,” tandas Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna pada rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Buleleng, Selasa (24/10/2023).
Pada rapat paripurna yang dihadiri Pj. Bupati Buleleng I Ketut Lihadnyana, Sekda Buleleng, Forkompinda dan pimpinan OPD Pemkab Buleleng, Gabungan Fraksi PDIP, Gerindra, Demokrat-Perindo melalui jubirnya Kadek Sumardika menyatakan sepakat dan mendorong pembahasan RAPBD tahun 2024 ke tahap berikutnya dengan usul,saran dan masukan.
“Kebijakan anggaran agar konsisten pada 8 program/kegiatan prioritas yang selaras dengan visi pemerintah pusat, Pemprov Bali, Nangun Sat Kerthi Lokha Bali sehingga lebih efektif, terintegrasi serta mampu memberikan multyplayer efek pada upaya percepatan pencampaian target indikator makro,” tandasnya.
Selain fokus pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, program kegiatan juga mengarah pada pencapaian target layanan publik serta kemudahan berinvestasi di Kabupaten Buleleng.
Sementara Fraksi Partai Golkar melalui jubirnya, Nyoman Gede Wandira Adi menegaskan dapat menyetujui dengan usul, saran dan masukan agar saudara Pj. Bupati Buleleng mencermati PAD yang dirancang turun Rp 42,675 Miliar atau 8,05 % antara lain dari sektor pajak dan retribusi.
“Kami menyarankan untuk benar-benar merinci dengan cermat, dengan data-data yang valid terhadap semua potensi yang ada sehingga diharapkan semua taat akan pajak sesuai kewajiban,” tegasnya.
Fraksi Partai Golkar mendorong pemberdayaan BUMD dalam penanganan inflasi dan peningkatan PAD dengan memberi penyertaan modal untuk pengembangan usaha ditengah persaingan yang semakin ketat.
“Melalui pandangan umum ini kami juga mengingatkan agar rehab SDN 1 dan 2 Tambakan, SDN 6 Desa Bondalem, Puskemas Pembantu Desa Sepang dan Kantor Lurah Kaliuntu agar mendapat penanganan pada tahun 2024,” tegasnya.
Pun demikian dengan Fraksi Partai Nasdem melalui jubirnya Kadek Sudiartha yang tak hanya mendorong agar pembahasan RAPBD tahun 2024 dilakukan secara cermat dan teliti sehingga memberi manfaat bagi masyarakat.
“Fraksi Nasdem juga mengingatkan agar alokasi anggaran mengacu pada mandatory spending dan belanja prioritas untuk menghasilkan output, outcome dan impactnya mencapai tujuan yang diharapkan pemerintah daerah,” tegasnya.
Sementara Fraksi Partai Hanura melalui jubirnya Gede Arta Wijaya berharap RAPBD tahun 2024 diarahkan pada program yang dapat menyentuh langsung permasalahan dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
“Sehingga dapat memperbaiki, menuntaskan permasalahan yang belum bisa dituntaskan tahun 2023 seperti penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan inflasi, perbaikan infrastruktur, peningkatan lapangan pekerjaan dan investasi untuk peningkatan perekonomian Buleleng,” pungkasnya.(kar/jon)
