DENPASAR – Rapat koordinasi antara Pimpinan dan anggota DPRD Bali bersama Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, di Sekretariat DPRD Bali, Kamis (5/10/2023), ada suasana yang berbeda dari biasanya.
Bahkan baru kali ini terjadi rapat koordinasi yang dibalut dalam ngopi bareng membuat suasana cair antara Pj. Gubernur dengan pimpinan dewan dan anggota dewan.
Dalam rapat sebelum-sebelumnya antara pimpinan eksekutif dengan pimpinan legislatif yang didampingi anggotanya biasanya duduk saling berhadap-hadapan.
Namun, rapat kali ini, Pj. Gubernur bersama Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama duduk bersama didampingi Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Suyasa dan Tjok Gede Asmara Putra.
Mengawali pertemuan, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama memperkenalkan satu-persatu anggota DPRD Bali dari semua fraksi di DPRD Bali termasuk disebutkan masing-masing dapil pemilihan.
Dihadapan Pj.Gubernur Sang Made Mahendra, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama juga memperkenalkan dua pendamping dari eksekutif yakni yang dihadiri Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Ketut Sukra Negara, Assisten Administrasi dan Umum Setda Provinsi Bali, Dewa Putu Sunarta.
“Niki duwen, saking kangin, (pejabat dari timur, red) kalau sampai tidak ngiringin (mendampingi,red) Pj.Gubernur, nanti bisa disanksi,”tegas Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama.
Dalam kesempatan tersebut politisi PDIP Bali asal Desa Angseri Baturiti, Tabanan ini juga memperkenalkan kelompok ahli di DPRD Bali yang selama ini mendampingi para wakil rakyat, dalam penyelesaian Perda-Perda yang dirancang hingga ditetapkan dalam rapat paripurna.
“Kami di DPRD Bali, semua kelompok ahli yang ada tidak dibubarkan. Karena keberadaan kelompok ahli sangat diperlukan yang diajak dalam menyelesaikan Peraturan Daerah baik inisiatif dewan maupun yang diajukan eksekutif. Seperti halnya ada 7 Perda yang dibahas, dalam seminggu sudah dapat selesai,”ujarnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Suyasa menyampaikan selama ini harus diakui gubernur (Wayan Koster,red) sebelumnya koordinasi dan komunikasi sangat rutin dilakukan meskipun di DPRD Bali didominasi oleh fraksi PDIP.
Dalam kesempatan tersebut politisi Gerindra menyampaikan beberapa hal penting yakni; penanganan masalah sampah yang harus menjadi konsen dan penting di Bali.
Terlebih lagi ada pesan dari presiden bahwa persoalan sampah sangat krusial dan selama ini diyakini belum tepat solusi-solusi yang ada untuk menyelesaikan.
Khusus di Karangasem Suyasa menambahkan, perlu perbaikan jembatan penghubung yang menghubungi desa Sidemen Klungkung dengan Karangasem.
Seakan-akan kedua daerah ini menjadi daerah terisolir, karena masyarakat Klungkung tidak bisa ke Karangasem demikian sebaliknya lantaran jembatan penghubung putus.
“Saya titip aspirasi semeton titiang dari Karangasem dan mohon secepatnya mendapat penanganan, sehingga akses perekonomian masyarakat bisa berjalan dengan baik,”pintanya.
Sementara Wakil Ketua Tjok Asmara Putra berharap kemiskinan ekstrim tahun 2023 ini bisa diselesaikan.
Menurutnya saat covid-2019 kemiskinan di Bali sempat tinggi. Politisi Demokrat dari Puri Andong Ubud ini mengatakan kerentanan kemiskinan sangat tinggi di Bali apabila faktor keamanan, penyakit melanda pariwisata Bali.
Sebab, pariwisata sangat sensitif dan akan berpengaruh besar ketika ada isu-isu negatif terlebih lagi masalah keamanan dan kenyamanan wisatawan ke Bali.
“Yang paling krusial adalah masalah sampah dan sebagai momok tourism industri yang belum bisa ditangani dengan baik,”ujarnya.
Menyikapi apa yang disampaikan pimpinan dewan tersebut, Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Putra, menyampaikan mengawali tugasnya sebagai Pj. Gubernur sudah dapat berkomunikasi dengan mantan Gubernur Bali Wayan Koster. Mengawali tugasnya telah melakukan komunikasi, koordinasi, berkolaborasi dan lanjut berkarya untuk masyarakat.
Menurutnya program-program yang dibuat oleh mantan Gubernur Koster dan DPRD Bali sangat luar biasa. Apa yang sudah dibangun dalam program-program sebelumnya oleh gubernur sebelumnya akan dijaga dan akan dilanjutkan.
“Saya akan jaga, akan tetap dilanjutkan dan saya akan memperkuat dan tidak ada istilah membuat program baru,” tegasnya.
Pj. Gubernur Sang Made Mahendra Jaya, saat ini pokos untuk ‘ngerombo’ (bergotong royong,red) menyelesaikan kemiskinan ekstrim di Bali sesuai kebijakan Presiden Joko Widodo dan sudah harus nol.
Bali sampai saat ini secara nasional angka kemiskinan ekstrim di Bali 0,4 %, angka yang paling kecil sehingga kerak-kerak kemiskinan yang harus diselesaikan.
“Kami optimis dengan ngerombo bersama bisa menuntaskan kemiskinan ekstrim di Bali,”pungkasnya. (arn/jon)
