KUTA – Pengenaan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi, didasari atas berbagai jenis alasan. Salah satu di antaranya, yakni rekomendasi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas pelanggaran ketentraman dan ketertiban yang telah dilakukan.
Khususnya di wilayah Kabupaten Badung, Satpol PP Badung kabarnya total sudah melayangkan lebih dari 40 rekomendasi deportasi terhadap orang asing. Jumlah tersebut terhitung sejak bulan Januari hingga September lalu.
“Kalau jumlah yang sudah kita keluarkan surat rekomendasi itu sekitar 40-an. Itu hanya untuk di Badung saja,” ungkap Kepala Satpol PP Badung, IGAK Suryanegara, Minggu (1/10/2023).
Jika dibandingkan, jumlah tersebut katanya masih lebih sedikit ketimbang catatan tahun 2022. Yang mana di sepanjang tahun 2022, Satpol PP Badung total sudah mengeluarkan sebanyak 68 rekomendasi. Dominan di antaranya merupakan orang asing yang bikin onar, Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), dan gelandangan.
“Yang kita rekomendasikan itu berkaitan dengan pelanggaran Perda. Sementara untuk WNA yang terlibat tindak pidana, itu ranahnya kepolisian,” sebutnya.
Suryanegara memastikan, pengawasan terhadap orang asing akan senantiasa dilakukan oleh pihaknya bersama-sama dengan berbagai pihak terkait lainnya. Tujuannya tidak lain, adalah untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban dari perilaku-perilaku meresahkan.
“Kami terus melakukan pemantauan dengan mengerahkan tim untuk patroli rutin di sejumlah titik yang banyak dikunjungi wisatawan. Selain itu, kami juga masuk dan terlibat aktif dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora),” ucapnya sembari berharap agar masyarakat ikut berperan aktif melaporkan orang asing yang berulah di lingkungan masing-masing. (adi/jon)
