DENPASAR – Bali mengusulkan cabang olahraga (cabor) surfing menjadi cabor prestasi dan dibentuk pengurus di pusat, termasuk skate board juga demikian. Itulah usulan KONI Bali pada Rapat kerja nasional (Rakernas) KONI Pusathari kedua secara virtual, Rabu (26/8/2020).
“Rapat hari kedua ini memang untuk bidang organisasi dan prestasi KONI provinsi seluruh Indonesia. Bali memang mengajukan surfing dan skate board untuk menjadi cabor prestasi dan memiliki pengurus baik di pusat maupun provinsi. Usulan ini penting karena surfing dan skate board bisa menjadi cabor unggulan. Apalagi skate board sudah dipertadingkan di SEA Games dan Indonesia memiliki atlet skate board potensial dari Bali yakni Sanggoe Dharma Tanjung,” ungkap Sekretaris Umum KONI Bali IGN Oka Darmawan.
Diakuinya, untuk surfing juga demikian karena Bali memiliki pantai dan laut yang sangat banyak serta sebelumnya banyak even-even internasional digelar di Bali. Dengan demikian Bali akan bisa memiliki banyak atlet potensial yang ke depanya bisa menjadi andalan Indonesia. “Selain itu kan tak hanya Bali saja namun provinsi lainnya juga memiliki kabupaten atau kota yang memiliki pantai dan laut cukup banyak juga seperti di daerah Kalimantan. Khusus skate board saja Sanggoe Dharma Tanjung pada SEA Games Filipina ahun 2019 silam mampu menyumbangkan emas untuk Indonesia. Jadi inilah pertimbangan-pertimbangan kami mengusulkan semua itu. Artinya dasar usulan itu sudah jelas,” tambah pria yang juga Ketua Umum Pengprov Perbasi Bali itu.
Selain itu lanjutnya untuk sisi organisasi dalam Rakernas itu disampaikan juga terhadap adanya perubahan Undang-Undang Sistim Keolahragaan Nasional (SKN) nomor 3 tahun 2005, yang kii sudah masuk ke DPR RI. “Ya juga adanya perubahan AD/ART KONI yang diajukan namun semuanya belum bisa diputuskan untuk saran dan usulan karena hal itu baru bisa diputuskan dalam rapat pleno Rakernas , pada hari terakhir Kamis (27/8/2020) hari ini,” jelas Oka Darmawan.
Ditambahkannya, muncul usulan lagi terkait 10 cabor yang dicoret bisa dipertandingkan lagi di PON XX/2021 di Papua. Hal itu karena masih banyak provinsi yang berharap keputusan tersebut dianulir. “Kita lihat hasilnya bagaimana dengan keputusan KONI Pusat dan pihak PB PON Papua pada rapat paripurna besok (hari ini,red),” tutup Oka Darmawan. (ari)
