DENPASAR – Bank BPD Bali dan Pemerintah Provinsi Bali Berkolaborasi dalam rangka Implementasi Bali Smart Island serta Akselerasi Digital Payment melalui Peluncuran Kartu Kredit Indonesia untuk Pemerintah Daerah
Inisiatif Bali Smart Island adalah upaya Pemerintah Provinsi Bali untuk mengembangkan dan menerapkan solusi teknologi yang cerdas, berkelanjutan, dan terintegrasi untuk memajukan infrastruktur dan layanan publik di Bali. Dalam konteks ini, kolaborasi antara Bank BPD Bali dan Pemerintah Provinsi Bali sangat penting dalam mewujudkan arah kebijakan Provinsi Bali dengan Visi yaitu “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” salah satunya menjadikan Pulau Bali sebagai pulau pintar yang berorientasi pada teknologi digital.
Berbagai bukti telah menunjukkan peranan penting digitalisasi sebagai game changer, terutama dalam menanggapi krisis, pandemi, serta mendukung kegiatan ekonomi dan membuka akses keuangan.
Langkah konkret dalam akselerasi digitalisasi transaksi keuangan (digital payment), Bank BPD Bali sebagai salah satu Bank yang ikut serta dalam Peluncuran Kartu Kredit Domestik untuk segmen pemerintah di Indonesia yang berbentuk fisik kartu, dengan branding Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 yang mengangkat tema “Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth”.
Bertepatan dengan pelaksanaan Acara Pembukaan Bali Digital Festival di Gedung Ksirarnawa, peluncuran Kartu Kredit Indonesia (KKI) Provinsi Bali oleh Bank BPD Bali berkesempatan dihadiri langsung oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Gubernur Bali, I Wayan Koster bersama Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma,SH.MH.
“Kartu Kredit Indonesia (KKI) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai (cashless) dalam transaksi keuangan daerah, mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan mendukung penggunaan produk dalam negeri dalam bentuk Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi yang berdampak pada peningkatan pendapatan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui digitalisasi pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Setelah implementasi melalui Kanal QRIS dalam upaya mendukung Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” ujar Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma.
Bank BPD Bali sebagai Bank Pengelola RKUD Pemerintah Provinsi dan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Bali, telah memperoleh izin penerbitan KKPD melalui kanal pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD dengan channel BPD Bali Mobile dan di monitoring melalui Internet Banking bisnis. Bank BPD Bali juga sudah siap dalam implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) berbentuk fisik kartu, dengan dinyatakan lolos uji coba atau Production Trial Run (PTR) sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan pengajuan persetujuan ke Bank Indonesia sebagai regulator sistem pembayaran, jelas Sudharma.
KKI diharapkan mampu menjadi solusi sarana pembayaran yang praktis dan aman, dalam menjalankan kegiatan administrasi dan pembayaran belanja pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta mempercepat adopsi transaksi digital dan mendukung kemajuan ekonomi di Bali. Kehadiran KKI Pemerintah Provinsi Bali mendapatkan sarana yang efisien dan praktis dalam melakukan pembayaran elektronik terkait belanja daerah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, jelas Sudharma.
KKI ini dirancang dengan fitur-fitur keamanan untuk melindungi transaksi dan menjaga kerahasiaan informasi, kemudahan penggunaan yaitu melalui Kanal Mobile Banking khusus transaksi QRIS, serta menuju pengembangan yaitu dengan menggunakan Kartu Kredit Fisik serta dengan Online Payment.
Dengan adopsi transaksi digital yang lebih luas melalui Kartu Kredit Indonesia jajaran Pemerintah Provinsi Bali, diharapkan akan terjadi peningkatan efisiensi dalam proses pembayaran dan pengelolaan keuangan daerah serta yang paling penting akan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi di Bali dengan memberikan stimulus bagi sektor usaha lokal (UMKM), meningkatkan aksesibilitas keuangan, dan menciptakan peluang investasi yang lebih baik.
Bank BPD Bali sangat antusias atas kerjasama ini dan peluncuran Kartu Kredit Indonesia untuk Pemerintah Daerah sebagai bagian dari upaya Bank BPD Bali untuk mendukung implementasi Bali Smart Island. KKI akan memberikan solusi pembayaran yang efisien, transparan, dan modern bagi Pemerintah Provinsi Bali, serta memperkuat sinergi antara Bank BPD Bali dengan seluruh stakeholder yaitu Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Bali, dalam mendorong pengembangan ekosistem digital yang inklusif di Bali.
Saat ini terdapat 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah dilakukan uji coba (tes operasional) yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali, selanjutnya diikuti dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di seluruh Bali. Diharapkan KKI akan terimplementasi di seluruh OPD Pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Kota pada Triwulan I Tahun 2024,
Melalui kolaborasi ini, Bank BPD Bali dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota di Bali akan terus bekerja sama dalam mengembangkan solusi teknologi dan layanan keuangan yang inovatif untuk mendukung transformasi digital di Bali, serta tetap berkomitmen untuk mengembangkan solusi-solusi digital yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pelaku usaha di Bali sehingga mampu terus memperluas jangkauan layanan keuangan digital dan memperkuat ekosistem pembayaran yang modern, ungkap Sudharma. (wb8)
