JAKARTA – Keberhasilan Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan daerah Ibu kota sebagai kota layak anak dan sebanyak tiga kali berturut-turut mendapatkan penghargaan sebagai kota layak anak.
Atas keberhasilan tersebut, Sekretariat DPRD Bali menjadikan Ibu Kota Negara di republik ini sebagai tempat studi tiru guna mewujudkan hal yang sama di provinsi Bali.
Seperti apa kiat-kiat yang dilakukan pemerintah DKI melalui Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sekretariat DPRD Bali mengajak rombongan wartawan melakukan studi tiru sejak 11-14 April 2023 pada kedua instansi tersebut.
Rombongan wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan DPRD Bali dipimpin langsung Kabag Persidangan I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama didampingi Kasubag Tata Kepegawaian, Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Bali Kadek Putra Suartana.
Rombongan diterima Sekretaris Dinas DPPAPP Darwoto didampingi Sub. Koordinator Perlindungan anak DPPAPP, Maria Grace Manurung.
Menurut Sekdis DPPAPP DKI Jakarta, Darwoto, sebelum mendapat tiga penghargaan, DPPAPP DKI terus berupaya memperkuat Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) di wilayah kota dan kabupaten di Ibu Kota Jakarta. Penguatan gugus tugas dilakukan agar Kota Jakarta bisa meraih predikat KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) RI.
Pengembangan KLA dimaksudkan untuk membangun inisiatif pemerintah daerah, kabupaten atau kota yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak anak dari kerangka hukum ke dalam kebijakan, program dan juga kegiatan pembangunan.
“Upaya-upaya ini ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak pada suatu wilayah kabupaten atau kota guna mengefektifkan upaya mewujudkan KLA,” ujarnya.
Sementara Kepala Bagian Persidangan dan Fasilitasi Fungsi DPRD Provinsi Bali I Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama mengatakan pihaknya bersama Forum Wartawan DPRD (Forward) Provinsi Bali sengaja mengadakan kunjungan ke Provinsi DKI Jakarta sebagai tindak lanjut dari penetapan Perubahan Ranperda Perlindungan Anak.
Kunjungan untuk mendapat masukan terkait strategi perlindungan anak ini menyasar ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.
“Media, kami harapkan bisa mendapatkan masukan yang berkenaan dengan upaya perlindungan anak untuk disampaikan pada DPRD Bali dan sekaligus dapat menyosialisasikan pentingnya perlindungan anak bagi masyarakat Bali,” pintanya.
Selain itu insan media di Provinsi Bali diharapkan bisa menjadi pioner perlindungan anak mulai dari tingkat keluarga, lingkungan tempat bekerja maupun lingkungan sekitar.
“Pemberitaan yang disampaikan bisa memberikan informasi yang benar dan mendidik terhadap upaya-upaya perlindungan anak,”pungkasnya. (arn/jon)
