DENPASAR – Pemerataan ekonomi Bali disemua kabupaten kota, Bali selatan, utara, barat dan timur terus didengungkan. Terlebih lagi menjelang pemilu, wacana mewujudkan pemerataan ekonomi Bali selalu menjadi isu yang seksi.
Namun, kenyataannya pemerataan ekonomi Bali tidak segampang membalikan telapak tangan, melainkan harus ada komitmen kuat pemerintah, aturan yang tegas dan didukung penuh oleh masyarakatnya.
Mewujudkan hal tersebut Komisi II DPRD Bali mengusulkan agar Bali merancang Peraturan Daerah kawasan Industri khusus (KIK). Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Bali IGK. Kresna Budi saat dikonfirmasi via telepon, Senin (13/3/2023).
Menurut Kresna Budi, di Bali utara tepatnya di Gerogak, Buleleng sudah dijadikan sebagai kawasan ekonomi khusus. Pun demikian terhadap usulan rancangan Perda Kawasan Industri khusus juga diusulkan supaya ditetapkan di Bali utara.
Politisi Golkar Buleleng ini mengatakan, inflasi bukan saja dipengaruhi oleh kelangkaan barang saja, melainkan berpengaruh juga terhadap jalur distribusi, terutama jalan yang bisa menjadi salah satu penghamba dalam pendistribusiannya.
Sehingga kawasan industri khusus harus segera ditetapkan dan keberadaannya ditetapkan di Buleleng. Seperti jalur distribusi kawasan ekonomi khusus yang sudah ditetapkan di Gerokgak, Buleleng. Tiba-tiba ada pabrik wine di Sanur.
“Kan menjadi aneh, ketersediaan bahan bakunya ada di Buleleng, tiba-tiba pabrik winenya dibangun di Denpasar. Semestinya pabriknya juga dibangun di Buleleng,”ujarnya.
Menurutnya, pabrik wine yang ada di wilayah Denpasar harus segera direlokasi ke Bali utara. Sebab penetapan kawasan industri khusus itu juga nantinya akan mempengaruhi jalur industri.
Sebab, jalanan di Denpasar lima tahun kedepan akan aemakin macet. Selain macet juga berpengaruh terhadap biaya produksi, sebab kalau pabriknya di Buleleng, bahan baku di Buleleng, cost produksi pasti bisa diturunkan atau ditekan apalagi harga BBM sangat mahal.
“Melihat kondisi jalanan di Kota Denpasar saat ini lebih sering macet, saya sarankan agar di Singaraja apalagi nanti akan ada Bandara Bali Utara. Karena lima tahun lagi pasti akan macet, dan kawasan ekonomi khusus juga ada di Gerokgak,” ujarnya.
Sementara anggota Komisi II DPRD Bali, I Kade Dharma Susila, mengatakan kelancaran arus lalulintas apalagi sudah dibangun jalan shortcut, tentunya dalam pendistribusian hasil produksi dipastikan akan tetap lancar.
“Kami melihat bagaimana untuk penyebaran ekonominya, jangan sampai terganggu pendistribusiannya,” katanya.
Dharma Susila menegaskan, di Bali barat sendiri sektor perikan memiliki potensi yang luarbiasa. Demikian juga sektor pertanian. Sebab. Sektor pertanian telah mampu menghidupi ekonomi masyarakat Jembrana pada saat pandemi Covid.
Saat Covid 19, Jembrana sudah teruji dan masyarakatnya tetap mampu melaksanakan kewajibannya membayar pajak termasuk pinjaman di bank, masyarakat masih lancar.
“Pertanian eksis membuat masyarakat Jembrana tidak terpengaruhi oleh pandemi berkepanjangan. Ekonomi tetap jalan sehingga pertanian dan kelautannya potensi besar untuk terus dikembangkan,” pungkasnya. (arn/jon)
