Bupati I Nengah Tamba, beserta Sekda Made Budiasa, Asisten II IGN Sumber Wijaya, Asisten III Made Dwi Maharimbawa, Plt Kadis Kominfo Made Gede Budiartha, serta Ketua TP PKK Candra Tamba, Rabu (26/1/2022) melakukan pertemuan di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Dengan pertemuan ini diharapkan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Dr. (HC) Drs. Abdul Halim Iskandar, mendukung program Jembrana satu data dimulai dari desa.
Bupati Tamba mengatakan, tujuan utama dari Jembrana satu data, adalah bagaimana seluruh arah penyusunan dan perencanaan pembangunan bergerak dimulai dari adanya data yang tepat.
“Selama ini, masih ada tumpang tindih soal data. Untuk itu perlu perumusan kembali sehingga terkumpul data yang tepat dan efektif, melalui Jembrana Satu Data,” kata Bupati saat bertemu Mendes PDTT.
Melalui data yang tepat, menurut Bupati Tamba juga bertujuan mendukung peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Jembrana.
Disebutkan, di sektor pertanian Jembrana memiliki potensi yang sangat bagus pada komoditi manggis, durian, dan kelapa. “Melalui data yang tepat akan diketahui total panen yang dihasilkan, dan data lainnya,” katanya.
Program Jembrana Satu Data ini, ditargetkan selesai dalam lima bulan ke depan, sehingga diharapkan pendampingan Kementerian, termasuk suvervisi di lapangan.
Bupati Tamba berharap dukungan dan pendampingan dari Kemendes PDTT, termasuk pula kebijakan anggaran pemanfaatan dana desa, pemanfaatan tenaga surveilan yang biayanya cukup tinggi.
Sementara Plt Kepala Dinas Kominfo Jembrana I Made Gede Budhiarta menambahkan, guna mewujudkan satu data Jembrana yang terintegrasi sudah membangun aplikasi pendataan KK miskin berbasis lokasi. Melalui aplikasi itu sekali klik akan muncul data yang diperlukan.
Selain itu sebut Budhiarta, dengan mengintegrasikan dengan variabel SDGs yang lebih lengkap menghasilkan data yang lebih akurat dalam menyalurkan bantuan, merencanakan pembangunan termasuk mengetahui respon publik akan pelayanan pemerintah. (ara,dha)
