BULELENG – Melalui rapat gabungan komisi DPRD Kabupaten Buleleng, wakil rakyat yang tergabung dalam panitia khusus (pansus) menggeber hasil pembahasan 3 buah rancangan peraturan daerah (Ranperda). Pada rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Buleleng, Gede Suradnya, masing-masing pansus menyampaikan hasil pembahasan ranperda dengan eksekutif.
“Penyampaian hasil pembahasan Ranperda dengan eksekutif bertujuan untuk penyempurnaan tiga ranperda yang dibahas secara maraton,” tandas Gede Suradnya, Selasa, 14 September 2021.
Kehadapan rapat yang dihadiri ketua dan anggota komisi, Pansus I melalui juru bicaranya Made Jayadi Asmara memaparkan pembahasan Ranperda tentang Penetapan Desa dengan eksekutif yang perlu dilakukan percepatan pada sejumlah aspek. Salah satunya, menurut Wakil Ketua Pansus I ini adalah upaya percepatan penyelesaian kesepakatan desa yang masih bermasalah.
“Pemerintah daerah dan DPRD diharapkan ikut terlibat dalam upaya penyelesaian masalah tersebut, sehingga setelah Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Buleleng, tidak justru menimbulkan masalah baru,” ungkapnya.
Sementara Pansus II melalui jubir sekaligus ketua pansus, I Wayan Parwa mengungkapkan dari pembahasan yang dilakukan dengan eksekutif, masih banyak hal yang harus dilengkapi untuk penyempurnaan Ranperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
“Antara lain penyempurnaan naskah akademik, khususnya tentang penentuan jumlah cadangan pangan yang harus ditetapkan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No : 11/PERMENKN. 130/4/2018 tentang Penetapan cadangan beras pemerintah daerah minimal 100 ton per tahun,” tandasnya.
Pansus III melalui jubir sekaligus ketua pansus, Kadek Sumardika menandaskan pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda No. 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan eksekutif sudah mengerucut.
“Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini, penyesuaian tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor disepakati besarannya sesuai tercantum dalam perubahan dan dapat ditinjau setiap tiga tahun sekali, sebagaimana amanat undang-undang,” tandas Sumardika. (kar)
