DENPASAR – Ketua Komisi III DPRD Bali AA Ngurah Adhi Ardhana menolak tegas penundaan pembangunan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) yang sudah di rancang pembangunannya di Kabupaten Klungkung. Rencana pembangunan tersebut juga sudah dilakukan peletakan batu pertama rencana pembangunannya yang diawali dari penataan alur sungai Tukad Unda.
Tidak ada alasan lagi untuk menunda meskipun ditengah pandemi Corona Virus Desease (Covid-19). Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Bali AA Ngurah Adhi Ardhana, di Denpasar Rabu 31 Maret 2021 menyikapi beberapa tanggapan dari anggota DPR-RI yang berkeinginan untuk menunda rencana pembangunan tersebut.
MenurutAdhi Ardhana, program pembangunan pusat kebudayaan Bali yang memanfaatkan lahan di eks galian C di Klungkung ini sudah menjadi kesepakatan seluruh fraksi yang ada di DPRD Bali melalui tata administrasi kepemerintahan yang benar. Tidak ujug-ujug langsung dirancang dan dilaksanakan, sebaliknya semua tahapan dalam perencanaan pembangunan tersebut melalui pembahasan hingga mendapat persetujuan semua fraksi di DPRD Bali.
Adapun program kegiatan pembangunan PKB ini adalah hanya salah satu dari sekian banyak program infrastruktur di seluruh Bali. Mewujudkan rencsna pembangunan PKB tersebut merupakan kerja keras pemerintah provinsi untuk menghadirkan likuiditas dalam situasi resesi ekonomi di Bali.
“Hampir seluruh kabupaten kota di seluruh Bali terdapat proyek-proyek nasional maupun provinsi besar yang sudah berjalan dan akan berjalan, tidak lepas dari perencanaan pembangunan Bali yang berimbang, merata dan berkeadilan,” katanya.
Adhi Ardhana menambahkan, pembangunan yang berimbanh, merata dan berkadilan dimaksudkan, baik secara ekonomi, keagamaan, perhubungan, pengairan dan seterusnya. Namun, yang tak kalah pentinya yang harus diperhatikan dalam sebuah rencana pembangunan tersebut, potensi yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten kota. Hal itu dikarenakan dari 9 kabupaten kota di Bali memiliki potensi yang variatif, olehkarenanya perencanaan juga harus mempertimbangkan potensi tersebut agar pembangunannya tidak sia-sia.
Patut disyukuri, pembangunan PKB hanya salah satu program yang pembiayaannya didapat atas kekhususan situasi ekonomi melalui pendanaan PT. SMI dengan pinjaman tanpa bunga dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. PT. SMI sendiri pendanaannya berasal dari APBN dan dipertanggung jawabkan penggunaannya termasuk ke DPR RI.
PKB adalah wajah konsep berbudaya yang berhulu pada Sat Kertih Loka Bali ini, dalam perencanaan yang dirancang sejak awa. Direncanakan tidak memberatkan anggaran pemerintah dalam operasionalnya dan bahkan memberikan tambahan kekayaan pemerintah berupa kepemilikan lahan dan pertambahan nilai aset saat beroperasi. Sebaliknya dalam pengelolaannya nanti, sudah dirancang akan memberikan kontribusi pada peningkatan asli daerah yang mana pengelolaannya diserahkab kepada kabupaten Klungkung.
“Kekhawatiran pemerintah terbebani biaya pemeliharaan apabila berpola pikir lama mungkin iya. Ada pola-pola baru yang nantinya menjadikan kawasan tersebut secara ekonomis yang akan dapat menutupi biaya pemeliharaan dan memberikan pendapatan langsung dari pendapatan lain-lain yang sah dari kawasan yang dijadikan PKB,”pungkasnya. (arn).
