DENPASAR – Upaya percepatan pengembangan energi baru terbarukan (EBT), khususnya pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), di Bali masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan lahan dengan harga yang terus meningkat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, I Gede Ngurah Esa Maha Putra, dalam hari kedua Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 di The Meru Sanur, Denpasar, Rabu (15/7/2026).
Menurut Esa Maha Putra, tingginya nilai lahan di Bali menjadi tantangan bagi investor yang ingin mengembangkan proyek PLTS. Sebagai daerah tujuan wisata, hampir seluruh lahan di Bali memiliki nilai ekonomi tinggi, termasuk kawasan yang berada di pinggir jurang.
“Beberapa investor sudah menjajaki peluang investasi, namun kembali terkendala harga lahan yang cukup tinggi. Sementara jika memanfaatkan aset milik Pemerintah Provinsi Bali, lahannya juga sangat terbatas,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Bali juga belum mengalokasikan anggaran khusus untuk pembelian lahan maupun pembangunan PLTS.
Meski demikian, Esa menegaskan pengembangan energi baru terbarukan di Bali tidak hanya berfokus pada tenaga surya. Potensi energi lain juga terus didorong, seperti tenaga angin, tenaga air, gas alam (LNG), hingga pembangkit listrik tenaga sampah melalui Pembangkit Listrik Energi Sampah (PSEL).
Saat ini, sejumlah proyek PLTS tengah berjalan di berbagai lokasi, di antaranya PLTS Nusa Penida yang dikembangkan PLN, PLTS di RS Bali Mandara, RS Mata Bali Mandara, Pasar Galiran Klungkung, Trans Studio Mall Bali, UPT Pengelolaan Air Limbah Dinas PUPR Perkim, serta PLTS ground mounted di beberapa lokasi.
Ke depan, peluang pengembangan PLTS masih terbuka, antara lain melalui pemasangan panel surya di ruas Tol Bali Mandara, pemanfaatan atap gedung pemerintahan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta sektor perhotelan, restoran, dan kafe (horeka).
Selain itu, Bali juga terus mendorong penggunaan kendaraan listrik. Saat ini tercatat sekitar 4.000 mobil listrik dan 9.000 sepeda motor listrik telah beroperasi di Pulau Dewata. Namun, jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) masih terbatas.
“Beberapa investor mulai menjajaki kerja sama penyediaan lahan untuk pembangunan titik-titik SPKLU di Bali,” katanya. (*)
