KARANGASEM – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025 resmi disetujui DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama serta pembahasan yang konstruktif hingga Ranperda dapat disepakati bersama.
“Saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Dewan yang terhormat atas kerja sama, ketekunan, dan kerja kerasnya dalam membahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya, perda ini akan kami proses untuk memperoleh evaluasi dari Gubernur Bali,” ujar Bupati yang akrab disapa Gus Par dalam Rapat Paripurna DPRD Karangasem yang dipimpin langsung Ketua DPRD Wayan Suastika, Selasa (14/7/2026).
Menurut Gus Par, penyampaian pertanggungjawaban APBD bukan sekadar memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, melainkan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip pemerintahan yang baik melalui transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta pelayanan yang berpihak kepada masyarakat.
Ia menegaskan, APBD bukan hanya kumpulan angka pendapatan dan belanja, tetapi merupakan amanah rakyat yang harus diwujudkan menjadi program pembangunan yang berdampak nyata.
“APBD bukan hanya sekadar angka pendapatan dan belanja. APBD adalah amanah rakyat, instrumen perjuangan untuk menghadirkan perubahan, dan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan anggaran harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan pembangunan dirasakan seluruh masyarakat Karangasem,” tegasnya.
Selama Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Karangasem terus mengakselerasi berbagai program prioritas, mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, penguatan sektor pariwisata, pertanian dan kelautan, hingga penanganan kemiskinan, stunting, pengangguran, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, serta pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan fiskal hingga dinamika kebutuhan masyarakat, Gus Par optimistis Karangasem mampu terus bergerak maju dengan semangat kebersamaan.
“Tantangan memang tidak mudah, tetapi kita tidak boleh menyerah. Masyarakat Karangasem memiliki sejarah panjang tentang ketangguhan, semangat gotong royong, dan kemampuan bangkit menghadapi berbagai tantangan. Semangat itulah yang menjadi kekuatan kita untuk terus membangun Karangasem,” katanya.
Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan pencabutan sejumlah Peraturan Daerah di bidang retribusi daerah sebagai langkah penataan regulasi agar lebih selaras dengan kebijakan nasional, meningkatkan kepastian hukum, memperbaiki pelayanan publik, sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
Mengakhiri sambutannya, Gus Par mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat kolaborasi membangun Karangasem dengan semangat “Tidak Mudah, Tetapi Harus Bisa.”
“Mari kita lanjutkan perjuangan membangun Karangasem dengan semangat Tidak Mudah, Tetapi Harus Bisa. Ini bukan sekadar slogan, melainkan tekad dan keyakinan bahwa dengan kerja keras, kebersamaan, dan doa, setiap tantangan dapat kita ubah menjadi peluang menuju Karangasem yang Agung,” pungkasnya.
