DENPASAR – Meningkatnya angka kriminalitas di Bali mendorong Komisi I DPRD Provinsi Bali mendesak lahirnya sistem keamanan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada pencegahan. Melalui Rapat Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban Masyarakat yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Lantai III DPRD Provinsi Bali, Senin (13/7/2026), berbagai pemangku kepentingan dikumpulkan untuk menyusun langkah strategis menjaga Bali tetap aman sebagai destinasi pariwisata dunia.
Rapat tersebut dihadiri pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Bali, perwakilan Polda Bali, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali, Badan Intelijen Daerah (Binda) Bali, Kesbangpol Bali, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, jajaran Kapolres se-Bali, Satpol PP Provinsi Bali, Majelis Desa Adat (MDA), Pecalang Bali, hingga kelompok pakar Komisi I DPRD Bali.
Dalam rapat tersebut, ketua Komisi I Nyoman Budi Utama, mendorong Majelis Desa Adat (MDA) ikut terlibat dalam menjaga keamanan Bali.
Karena MDA itu berhak membuat suatu, prodak hukum yakni pararem yang diteruskan ke desa adat sesui dengan kondisi wilayah masing-masing. “Pararem kesukertaan itu kan tujuannya menjaga lingkungan desa-desa. Ini sangat penting ini. Kemudian ada pararam untuk pendatang. Nah, itu kan tujuannya untuk juga mencegah dari kriminalitas di masing-masing desa, ” ujarnya. Selain itu ia juga menyoroti penutupan jalan di Pura Pengrebongan hingga lalulintas overlaping.
Anggota Komisi I DPRD Bali sekaligus Ketua Pansus Tata Ruang, Aset dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali, I Made Supartha, menegaskan bahwa meningkatnya angka kriminalitas harus menjadi momentum membangun grand design pengamanan Bali yang mampu mencegah tindak kejahatan sejak dini.
Menurutnya, statistik kriminal yang dipaparkan kepolisian memang penting sebagai bahan evaluasi, namun yang jauh lebih dibutuhkan adalah konsep besar pengamanan yang melibatkan seluruh lembaga secara terpadu.
“Yang kita perlukan bukan hanya mengetahui berapa banyak kasus pencurian, penganiayaan maupun tindak pidana lainnya. Yang lebih penting adalah bagaimana cara mencegahnya sehingga angka kriminalitas bisa ditekan,” ujarnya.
Supartha menilai Bali perlu belajar dari negara-negara dengan tingkat keamanan terbaik seperti Islandia, Irlandia, Selandia Baru, Swiss, hingga Singapura yang berhasil membangun sistem keamanan terintegrasi sehingga masyarakat maupun wisatawan merasa aman menjalankan aktivitas sehari-hari.
Sebagai daerah yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor pariwisata, Bali dinilai harus memiliki standar keamanan yang tinggi. Rasa aman, katanya, merupakan modal utama menjaga kepercayaan wisatawan domestik maupun mancanegara.
Salah satu langkah yang didorong ialah memperluas pemasangan kamera pengawas (CCTV) di berbagai titik strategis, mulai dari persimpangan jalan, kawasan wisata, pusat keramaian, fasilitas publik hingga kawasan suci seperti pura. Keberadaan CCTV dinilai tidak hanya membantu mengungkap pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan efek pencegahan.
Supartha juga meminta Kesbangpol Bali memetakan kawasan rawan kriminalitas sebagai dasar penyusunan program pengamanan.
Selain kriminalitas, ia menyoroti tingginya angka kecelakaan lalu lintas di sejumlah ruas jalan berisiko tinggi seperti kawasan Kintamani, Tabanan dan wilayah pegunungan lainnya yang masih minim pagar pengaman, penerangan jalan umum, maupun rambu keselamatan.
“Ini juga bagian dari keamanan masyarakat. Jangan hanya fokus pada kriminalitas, tetapi keselamatan pengguna jalan juga harus menjadi perhatian pemerintah,” katanya.
Ia turut menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara Pecalang, Majelis Desa Adat, kepolisian dan pemerintah daerah sebagai sistem keamanan berbasis kearifan lokal. Menurutnya, Pecalang telah terbukti efektif menjaga ketertiban dalam berbagai kegiatan adat dan keagamaan.
Supartha juga meminta perlindungan terhadap hak masyarakat adat terus dijaga, termasuk memastikan akses menuju pura dan pantai tidak tertutup akibat aktivitas investasi.
Selain itu, ia mengingatkan perlunya penataan aktivitas warga pendatang maupun wisatawan asing yang memanfaatkan trotoar, badan jalan, dan ruang publik untuk kegiatan usaha agar tidak mengganggu ketertiban.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap jutaan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali setiap tahun. Menurutnya, pengawasan keimigrasian harus semakin diperkuat agar aktivitas warga negara asing tetap sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Bali sekaligus Ketua Fraksi Demokrat-NasDem, Dr. Somvir, menilai Bali hingga kini belum memiliki arah kebijakan keamanan jangka panjang yang terukur. Karena itu, ia mendorong Pemerintah Provinsi Bali segera menyusun masterplan keamanan Bali yang terintegrasi.
“Yang dibutuhkan Bali adalah masterplan keamanan yang jelas. Kita harus mengetahui persoalan utama yang dihadapi, menentukan target yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan, kemudian menyusun strategi yang terukur agar angka kriminalitas dapat ditekan secara signifikan,” tegasnya.
Menurut Somvir, masterplan tersebut harus memuat sasaran, indikator keberhasilan, pembagian tugas antarinstansi hingga kebutuhan anggaran sehingga seluruh lembaga dapat bekerja dalam satu sistem.
Ia juga mengusulkan penambahan CCTV, penerangan jalan umum, penguatan sistem pemantauan kawasan wisata dan permukiman, serta memastikan dukungan anggaran terhadap program-program keamanan.
Somvir memberi perhatian khusus terhadap peran Pecalang yang dinilainya memiliki posisi strategis karena mengenal kondisi wilayah adat masing-masing.
Ia mengusulkan dibangunnya jaringan koordinasi yang melibatkan kepala desa, kepala dusun, Pecalang, pengelola homestay, kepolisian dan instansi terkait guna memperkuat deteksi dini.
Selain itu, ia mengusulkan forum koordinasi keamanan dilaksanakan secara berkala sedikitnya setiap tiga bulan, serta mendorong jajaran Polda Bali lebih aktif berdialog langsung dengan masyarakat hingga tingkat desa.
Menurut Somvir, pendekatan keamanan di Bali juga harus mengedepankan nilai-nilai humanis melalui pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, komunitas warga negara asing hingga perwakilan konsulat negara sahabat.
Di sisi lain, Anggota Komisi I DPRD Bali, I Wayan Tagel Winarta, mengingatkan bahwa persoalan keamanan tidak hanya berkaitan dengan tindak kriminal jalanan, tetapi juga dipengaruhi persoalan ekonomi masyarakat.
Ia menyoroti banyaknya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang mengalami persoalan keuangan hingga diduga merugikan masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut berpotensi memicu keresahan sosial apabila tidak segera ditangani.
Tagel juga meminta Majelis Desa Adat lebih aktif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LPD agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan desa tetap terjaga.
Selain itu, ia mengingatkan maraknya kasus penipuan melalui media sosial yang semakin banyak memakan korban. Ia meminta kepolisian memperkuat penindakan terhadap pelaku kejahatan siber sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati saat bertransaksi secara daring.
Persoalan perlindungan korban kecelakaan lalu lintas, khususnya kecelakaan tunggal, juga menjadi perhatian. Ia berharap pemerintah bersama instansi terkait menyusun mekanisme perlindungan yang lebih jelas agar korban memperoleh kepastian layanan kesehatan tanpa terbebani biaya besar.
Menutup rapat, para anggota Komisi I DPRD Bali sepakat bahwa menjaga keamanan Pulau Dewata tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum.
Dibutuhkan kolaborasi pemerintah, kepolisian, desa adat, Pecalang, Imigrasi, serta seluruh elemen masyarakat dalam membangun sistem keamanan yang kuat, terintegrasi, dan berorientasi pada pencegahan sehingga Bali tetap aman, nyaman, tertib, dan mampu mempertahankan kepercayaan dunia sebagai destinasi pariwisata unggulan. (*)
