DENPASAR – Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) di Bali dijadikan momentum untuk memperjuangkan perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah berbasis pariwisata.
Selain menjadi ajang konsolidasi DPRD se-Indonesia membahas penguatan fiskal daerah, Bali juga mendorong agar kontribusi besar sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional mendapat dukungan yang lebih nyata, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack disela-sela Rakernas II ADPSI di Bali, Senin (29/6/2026).
Ia mengaku bersyukur Bali dipercaya menjadi penyelenggara Rakernas, yang menurutnya menjadi sejarah baru bagi organisasi tersebut.
Menurut Dewa Jack, sejak kepengurusan ADPSI periode 2024–2029 yang dibentuk pada Rakernas I, Bali langsung mengajukan diri menjadi tuan rumah Rakernas II melalui proses bidding. Usulan tersebut akhirnya disetujui seluruh anggota ADPSI.
“Jadi dalam sejarah keberadaan Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia, baru pada kepengurusan ini Bali mendapatkan kehormatan menjadi tuan rumah Rakernas. Saya mewakili masyarakat Bali mengucapkan terima kasih kepada ADPSI yang sudah melaksanakan hajatan besar ini di Bali,” ujarnya.
Ia menilai pelaksanaan Rakernas yang dihadiri ratusan peserta dari seluruh Indonesia turut memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata Bali. Selain itu, forum tersebut juga menjadi kesempatan memperkenalkan berbagai potensi daerah kepada para pimpinan DPRD provinsi.
“Ini bagus juga untuk pariwisata. Mungkin nanti kita akan berbicara bagaimana potensi Bali ke depan, mana yang bisa kita berikan kepada teman-teman dari seluruh Indonesia,” kata Politisi PDI Perjuangan asal Buleleng itu.
Terkait substansi pembahasan Rakernas, Dewa Jack mengatakan setiap daerah memiliki kepentingan yang berbeda sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Menurutnya, provinsi-provinsi yang kaya sumber daya alam seperti di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera lebih banyak memperjuangkan pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam dari pemerintah pusat kepada daerah.
Sementara itu, Bali lebih menitikberatkan perhatian pada penguatan sektor pariwisata sebagai penopang utama perekonomian daerah.
“Kalau teman-teman dari Kalimantan, Sulawesi, atau Sumatera tentu memperjuangkan bagaimana pembagian pemerintah pusat terhadap hasil bumi atau sumber daya alam yang ada di daerah mereka. Kalau Bali tentu akan berbicara bagaimana pariwisata ke depan,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata di Bali. Menurutnya, kontribusi Bali terhadap devisa nasional melalui sektor pariwisata perlu diimbangi dengan dukungan pembangunan yang memadai.
Selain infrastruktur, Bali juga mengharapkan adanya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan sektor pariwisata tanpa menghilangkan identitas budaya daerah.
“Bagaimana pemerintah pusat bisa lebih memperhatikan infrastruktur untuk menunjang pariwisata dan kebijakan-kebijakan yang bisa diberikan kepada kami di Bali, sehingga pariwisata Bali tetap bisa dijaga dengan baik. Tanpa harus merusak atau mengikuti budaya luar, kami akan tetap bertahan dengan budaya kami,” pungkasnya. (*)
