BULELENG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Bali.
Salain wujud komitmen bersama eksekutif dan legislatif, opini WTP secara beruntun hingga ke-12 kali dan terakhir dengan catatan/temuan paling sedikit berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Republik Indonesia Perwakilan Bali atas Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah (LPKD) Pemkab Buleleng Tahun Anggaran 2024 juga merupakan buah kerja keras dari seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Opini WTP untuk ke-12 kali secara berturut, disertai catatan paling sedikit sepanjang sejarah pemeriksanaan laporan pengelolaan keuangan daerah oleh BPK merupakan prestasi, sekaligus capaian yang harus kita pertahankan,” tandas Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra terkait LHP-BPK Perwakilan Bali atas LPKD Tahun Anggaran 2024 yang diterimanya, Kamis (5/6/2025).
Terkait capaian istimewa Opini WTP beruntun hingga ke-12 kali dan catatan paling sedikit atas LKPD Pemkab Buleleng Tahun Anggaran 2024, Bupati Sutjidra didampingi Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arya menyatakan keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP dengan catatan paling sedikit sepanjang sejarah ini merupakan buah kerja keras dari seluruh jajaran Pemkab Buleleng, terutama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa.
“Raihan ini tentunya hasil dari kerja keras Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Buleleng sehingga pelaporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 ini bisa diterima dengan baik,” jelasnya.
Semakin sedikitnya catatan atau temuan dalam LHP menunjukkan adanya komitmen bersama dan kepatuhan seluruh jajaran pemerintah terhadap apa yang direkomedasikan BPK dalam upaya perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Bupati Sutjidra juga mengapresiasi semakin sedikitnya temuan atau catatan/rekomendasi BPK atas LPKD Pemkab Buleleng Tahun Anggaran 2024 sebagai indikator adanya peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.
“Hal ini menunjukkan semakin baiknya akuntabilitas dan tata kelola keuangan daerah yang dikelola TAPD dikoordinir Sekda Buleleng bersama pimpinan OPD terkait. Peran mereka sangat krusial dalam menjaga ketepatan prosedur, kelengkapan dokumen dan akurasi data keuangan, terimakasih pak Sekda bersama pimpinan OPD terkait, karena atas kerjanya kita bisa mempertahankan opini WTP untuk ke-12 kali,” tandasnya.
Ia juga mengajak seluruh jajaran Pemkab Buleleng untuk terus berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola dan pelaporan keuangan daerah yang sehat dan akuntable guna mendukung efektivitas pembangunan daerah.
“Kedepan, kita harus bisa meningkatkan lagi kualitas pelaporan kita sehingga bisa mempertahankan opini WTP ditahun mendatang,” pungkasnya. (kar/jon)
